sistem kliring di indonesia

Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
1
DAFTAR ISI
BAB I
KLIRING DI INDONESIA……………………………………………………………………………………………….3
I. PENDAHULUAN…………………………………………………………………………………………………3
II. SEKILAS SEJARAH KLIRING DI INDONESIA…………………………………………………….6
BAB II
PENGERTIAN KLIRING ………………………………………………………………………………………………10
I. ISTILAH-ISTILAH DALAM KLIRING………………………………………………………………..10
II. KEGIATAN-KEGIATAN DALAM KLIRING ………………………………………………………13
III. SISTEM KLIRING………………………………………………………………………………………………17
IV. SISTEM MANUAL …………………………………………………………………………………………….18
V. SISTEM SEMI OTOMASI (SOKL) ………………………………………………………………………19
VI. SISTEM OTOMASI…………………………………………………………………………………………….21
VII. SISTEM ELEKTRONIK………………………………………………………………………………………30
BAB III
WARKAT, DOKUMEN KLIRING, DKE DAN PENCETAKAN WARKAT …………………….334
I. WARKAT………………………………………………………………………………………………………….24
II. DOKUMEN KLIRING ………………………………………………………………………………………441
BAB IV
PENYELENGGARA……………………………………………………………………………………………………505
I. BANK INDONESIA SEBAGAI PENYELENGGARA KLIRING ……………………………35
II. PIHAK LAIN SEBAGAI PENYELENGGARA KLIRING (BANK)………………………..35
BAB V
BIAYA KLIRING…………………………………………………………………………………………………………37
I. Biaya Kliring Pada Penyelenggaraan Kliring Non SKNBI ……………………………………….37
II. Biaya Kliring Pada Penyelenggaraan Kliring SKNBI……………………………………………….39
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
2
BAB VI
JADWAL KLIRING ………………………………………………………………………………………………………41
BAB VII
DAFTAR HITAM………………………………………………………………………………………………………….43
I. Pendahuluan……………………………………………………………………………………………………….43
II. Jenis Alasan Penolakan Cek / Bilyet Giro……………………………………………………………….43
III. Kriteria Penutupan Rekening…………………………………………………………………………………45
IV. Penatausahaan Daftar Hitam …………………………………………………………………………………46
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
3
BAB I
KLIRING DI INDONESIA
I. PENDAHULUAN
Sejalan dengan perkembangan perekonomian yang semakin meningkat dengan pesat
dewasa ini, penggunaan alat-alat lalu lintas pembayaran giral (uang giral) seperti Cek,
Bilyet Giro, Nota Kredit, dan lain-lain sebagai alternatif pembayaran disamping uang
kartal dalam transaksi perdagangan dan jasa semakin lazim digunakan di Indonesia.
Kecenderungan para pelaku ekonomi dalam melakukan penyelesaian transaksi
perekonomian menggunakan dana yang tersimpan di rekening bank melalui proses kliring
dan penyelesaian akhir (setelmen) di bank sentral (Bank Indonesia) antara lain disebabkan
oleh adanya beberapa keunggulan pembayaran dengan menggunakan alat lalu lintas giral
dibandingkan dengan uang tunai, antara lain faktor efektivitas, efisiensi dan keamanan.
Sebagaimana diketahui dalam Undang-undang No. 23 tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999
tentang Bank Indonesia (UU BI), disebutkan bahwa tujuan Bank Indonesia adalah
mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Selanjutnya dalam Pasal 8 UU BI,
disebutkan bahwa salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga
kelancaran sistem pembayaran. Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem
pembayaran tersebut Bank Indonesia berwenang untuk :
a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa
sistem pembayaran;
b. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan
tentang kegiatannya;
c. Menetapkan penggunaan alat pembayaran.
Dalam kaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran sebagaimana
dimaksud di atas, Pasal 16 UU BI menyebutkan bahwa Bank Indonesia berwenang
mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing.
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
4
Penyelenggaraan kliring antar bank tersebut dimaksudkan untuk mempermudah cara
pembayaran dalam upaya memperlancar transaksi perekonomian dengan perantaraan
perbankan (bank peserta kliring) dan Bank Indonesia yang bertindak sebagai
penyelenggara kliring. Dengan adanya kliring diharapkan penggunaan alat-alat lalu lintas
pembayaran giral di masyarakat dapat meningkat sehingga otomatis akan meningkatkan
simpanan dana masyarakat di Bank yang dapat dipergunakan oleh bank untuk membiayai
sektor-sektor produktif di masyarakat.
Ilustrasi perbedaan efektivitas dan efisiensi penyelesaian akhir (setelmen) atas transaksi
antar bank dengan melalui proses kliring dan tidak melalui proses kliring dapat dilihat
pada gambar di bawah ini:
POLA TRANSAKSI ANTAR BANK
NON KLIRING
BANK
A
BANK
D
BANK
E
BANK
C
BANK
B
BANK
F
POLA TRANSAKSI ANTAR BANK
MELALUI KLIRING
BANK
A
BANK
D
BANK
E
BANK
C
BANK
B
BANK
F
KLIRING
Dari ilustrasi gambar di atas, tampak bahwa penyelesaian transaksi antar bank tanpa
menggunakan mekanisme kliring meskipun tetap dapat diselesaikan namun tidak efektif
dan efisien sehingga dapat meningkatkan biaya dan keterlambatan dalam penyelesaian
transaksi (settlement lag). Hal tersebut terlihat kontras dengan penyelesaian transaksi antar
bank melalui kliring yang jauh lebih efektif dan efisien. Adapun ilustrasi pembayaran
dengan menggunakan alat pembayaran giral yang penyelesaiannya dilakukan melalui
kliring adalah sebagaimana tampak dalam ilustrasi gambar berikut ini.
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
5
Secara umum manfaat yang dapat ditarik oleh berbagai pihak yang terkait dengan sistem
pembayaran dengan adanya penyelenggaraan kliring untuk transaksi antar bank dimaksud
adalah:
a. Bagi masyarakat, memberikan alternatif dalam melakukan suatu pembayaran
(transfer of value) efektif dan efisien dan aman.
b. Bagi bank, merupakan salah satu advantage service kepada nasabah, menjadi fee
based income, juga dapat menjadi salah satu upaya dalam menggalang dana pihak
ketiga (nasabah) untuk kepentingan portfolio fund.
c. Bagi Bank Sentral sebagai penyelenggara, dapat secara cepat dan akurat mengetahui
kondisi keuangan suatu bank maupun transaksi-transaksi yang terjadi di masyarakat,
baik antar nasabah bank maupun antar bank sehingga dapat menentukan kebijakankebijakannya
secara lebih akurat dan tepat.
Pembukuan Hasil Kliring Bank X
D : Bank X
K : Bank Y
Saldo giro Bank X di BI menurun Saldo giro Bank Y di BI meningkat
(Bank X kalah Kliring) (Bank Y menang Kliring)
Keterangan :
A.1 Nasabah A memberi perintah Bank X untuk transfer dananya ke Bank Y
A.2 Bank X menyerahkan Warkat Kliring (Nota Kredit) untuk diproses melalui Kliring
A.3 Pembukuan hasil Kliring
A.4 Distribusi Warkat Kliring dan laporan hasil Kliring ke Bank Y
B.1 Nasabah B setor Warkat Kliring (Cek/BG) Bank X melalui Bank Y
B.2 Bank Y menyerahkan Warkat Kliring (Cek/BG) Bank X untuk diproses melalui Kliring
B.3 Pembukuan hasil Kliring
B.4 Distribusikan Warkat Kliring dan laporan hasil Kliring ke Bank X
D : Bank X
K : Bank Y
Pembukuan Hasil Kliring Bank Y
BANK X BANK Y
NASABAH A NASABAH B
A.2
A.1
A.3/B.3
B.2
B.1
B.4 A.4
LLG/Nota
Kredit
Lap. Hsl
+ Kliring Cek/BG
Bank X
Lap. Hsl
Kliring
Cek/BG
Bank X
+
Hasil Kliring
PEMBUKUAN HASIL
KLIRING
(AKUNTING)
PENYELENGGARA
(KLIRING)
Aplikasi
Transfer
LLG/Nota
Kredit
Cek/BG
Bank X
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
6
II. SEKILAS SEJARAH KLIRING DI INDONESIA
Perjanjian yang menyangkut sistem perhitungan penyelesaian hutang piutang melalui
mekanisme kliring untuk pertama kali terjadi di Indonesia pada tanggal 15 Februari 1909
antara 6 (enam) bank utama di Jakarta (saat itu bernama Batavia). Sistem ini dirasakan
sangat bermanfaat dalam memperlancar serta mempermudah perhitungan antar bank.
Enam bank utama yang menyelenggarakan perjanjian sistem perhitungan kliring ini adalah
Nederlandsche Handel Mij Factorij, De Hongkong & Shanghai Banking Corp, De
Chartered Bank of India Australia & China, De Nederderlandsch Indische Escompto Mij,
De Nederlandsch Indische Handelsbank, dan De Javasche Bank. Perhitungan kliring pada
saat itu dilaksanakan oleh pihak ketiga yaitu di gedung Fa. Rijnst & Vinju dibawah
pimpinan E. Th. Kal. Adapun perkembangan kegiatan kliring dapat digambarkan sebagai
berikut.
Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral pada
waktu itu, pada Pasal 30 butir a. diatur bahwa Bank Indonesia membina perbankan dengan
jalan memperluas, memperlancar dan mengatur lalu lintas pembayaran giral dan
menyelenggarakan kliring antar bank. Sesuai amanat Undang-undang dimaksud
penyelenggaraan kliring antar bank oleh Bank Indonesia (untuk selanjutnya disebut
Penyelenggara) telah diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia
No. 14/35/Kep/Dir/UPPB dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/8/UPG masingmasing
tertanggal 10 September 1981 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal.
Pada awalnya, pelaksanaan kliring di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia dilaksanakan
secara manual, yaitu suatu sistem perhitungan antar bank dimana pelaksanaan fungsi yang
meliputi perhitungan, pembuatan daftar, pemilahan, pengecekan, penyesuaian dan
distribusi warkat kliring dilakukan secara manual, baik oleh penyelenggara maupun oleh
bank peserta kliring.
Dalam perkembangannya, sejalan dengan meningkatnya transaksi perekonomian nasional
khususnya di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia yang antara lain ditandai
dengan meningkatnya jumlah bank/kantor peserta kliring serta kuantitas maupun volume
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
7
warkat kliring yang dikliringkan, sistem penyelenggaraan kliringpun menjadi sangat
penting untuk ditingkatkan atau dikembangkan demi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan
kliring.
Khusus di wilayah kliring Jakarta, pertumbuhan baik jumlah warkat kliring maupun nilai
nominal rata-rata 6% per tahun, menyebabkan penyelenggaraan kliring secara manual
menjadi tidak efektif dan efisien lagi. Pada tahun 1990 dilakukan perubahan sistem
penyelenggaraan kliring lokal Jakarta dari sistem manual menjadi sistem otomasi kliring.
Sistem Otomasi adalah sistem perhitungan antar bank dimana pelaksanaan fungsi-fungsi
kliring seperti pemilahan, perhitungan, pembuatan laporan dll, dilakukan oleh
Penyelenggara dengan bantuan perangkat komputer, sedangkan pemilahan warkat
dilakukan dengan bantuan mesin baca pilah (reader sorter) yang dapat memilah +/- 1.000
(seribu) warkat per menit secara otomatis. Sementara itu di beberapa kota lain yang warkat
kliringnya relatif cukup banyak dilakukan perubahan sistem kliring dari sistem manual
menjadi sistem semi otomasi kliring lokal (SOKL). SOKL adalah sistem perhitungan antar
bank dimana penggabungan data, pembuatan daftar dan laporan serta bilyet saldo kliring
dilakukan oleh Penyelenggara secara komputerisasi, sedangkan kegiatan pengecekan,
penyesuaian dan distribusi warkat kliring dilakukan oleh masing-masing bank peserta
kliring secara manual.
Di tempat-tempat yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia dimana jumlah bank dan
volume warkat kliring relatif cukup banyak, penyelenggaraan kliring umumnya dilakukan
oleh bank pemerintah atau bank pembangunan daerah yang ditunjuk oleh Bank Indonesia
berdasarkan kesediaan dan kesiapan teknis maupun non teknis. Kebijakan ini ditempuh
agar sistem pembayaran yang efektif dan efisien melalui kliring tidak saja dinikmati oleh
masyarakat di kota-kota besar melainkan mencakup pula transaksi-transaksi masyarakat
melalui perbankan di kota-kota yang relatif kecil dan atau jauh dari pusat-pusat bisnis.
Dewasa ini. penyelenggaraan kliring di Indonesia yang dilakukan oleh Bank Indonesia
meliputi 1 kota dengan sistem elektronik (Jakarta), 3 kota dengan sistem otomasi kliring
(Surabaya, Medan dan Bandung), dan 34 kota dengan SOKL. Sedangkan penyelenggaraan
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
8
kliring yang dilakukan oleh penyelenggara yang bukan merupakan Bank Indonesia
meliputi 23 kota dengan SOKL dan 41 kota dengan sistem kliring secara manual.
Semakin meningkatnya jumlah warkat kliring dari waktu ke waktu menyebabkan
meningkatnya tekanan-tekanan dalam kegiatan proses warkat kliring baik di bank peserta
kliring maupun di Penyelenggara. Hal tersebut diakibatkan adanya keterbatasan
kemampuan sarana kliring yang ada dibandingkan dengan peningkatan jumlah warkat
kliring. Pada gilirannya hambatan-hambatan dalam proses warkat kliring tersebut
menyebabkan terjadi keterlambatan dalam setelmen dan penyediaan informasi hasil
kliring.
Sebagaimana diketahui, gangguan yang terjadi dalam sistem pembayaran sangat berpotensi
untuk memperlemah dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap bank. Gangguan
tersebut dapat pula merugikan lembaga lain yang terkait sehingga dapat menimbulkan efek
negatif yang berantai (systemic risk).
Untuk itu, sesuai dengan acuan pokok pengembangan sistem pembayaran nasional (Blue
Print Sistem Pembayaran Nasional Bank Indonesia;1995) yang antara lain memuat visi,
kerangka kebijakan dan langkah-langkah yang perlu dikembangkan dalam menciptakan
sistem pembayaran nasional yang lebih efektif, efisien, handal dan aman, maka pada tahun
1996 konsep penyelenggaraan kliring lokal secara elektronik dengan teknologi image
mulai dikembangkan oleh Urusan Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia.
Pada tanggal 18 September 1998, Bank Indonesia mencatat sejarah baru dalam bidang
sistem pembayaran dimana untuk pertama kalinya di Indonesia diresmikan penggunaan
Sistem Kliring Elekronik Jakarta (SKEJ) oleh Gubernur Bank Indonesia, DR. Syahril
Sabirin. Dengan sistem elektronis ini informasi warkat kliring dikirim secara elektronis dan
on-line dari Terminal Peserta Kliring (TPK) ke terminal penyelenggara (Sistem Pusat
Komputer Kliring Elektronik/SPKE) melalui Jaringan Komunikasi Data (JKD). Sementara
itu fisik warkat itu sendiri tetap diserahkan ke Bank Indonesia untuk dipilah oleh mesin
baca-pilah berdasarkan bank tertuju. Perhitungan kliring dan bilyet saldo kliring dilakukan
oleh Bank Indonesia berdasarkan data elektronis yang dikirim bank-bank peserta yang
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
9
kemudian dicetak dalam bentuk laporan dan didistribusikan kepada bank bersama-sama
dengan warkat yang telah dipilah oleh mesin baca-pilah. Sedangkan Kliring Pengembalian
tetap menggunakan sistem SOKL. Pada awal implementasi, jumlah peserta yang ikut serta
dalam kliring elektronis masih terbatas kepada 8 peserta kliring (BRI, BDN, BII, BCA, B.
Bali, Deutsche Bank, Standard Chartered Bank dan Citibank) dan 2 peserta intern dari
Bank Indonesia (Bagian Akunting Thamrim dan Bagian Akunting Kota). Keikutsertaan
kantor-kantor bank dalam penyelenggaraan kliring elektronis dilakukan secara bertahap
sesuai dengan kesiapan teknis masing-masing peserta. Bagi kantor-kantor bank yang belum
menjadi anggota SKEJ, perhitungan kliring tetap menggunakan sistem otomasi. Penerapan
sistem kliring elektronik secara menyeluruh baru diterapkan pada tanggal 18 Juni 2001.
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
10
BAB II
SISTEM KLIRING
I. Istilah-Istilah Dalam Kliring
Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005
tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, antara lain dalam Pasal 1 disebutkan halhal
sebagai berikut :
A. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7
Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1998;
B. Bank Konvensional adalah Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional;
C. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja di kantor pusat
bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi
sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah, atau unit kerja di
kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan
kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor
D. cabang pembantu syariah dan atau unit usaha syariah;
E. Kliring adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta kliring
baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya
diselesaikan pada waktu tertentu.
F. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut SKNBI, adalah
system Kliring Bank Indonesia yang meliputi Kliring debet dan Kliring kredit yang
penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.
G. Kliring Debet adalah kegiatan dalam SKNBI untuk transfer debet.
H. Kliring Kredit adalah kegiatan dalam SKNBI untuk transfer kredit.
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
11
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
12
I. Wilayah Kliring adalah suatu wilayah tertentu yang menyelenggarakan Kliring
sebagai bagian dari SKNBI.
J. Penyelenggara Kliring Nasional, yang selanjutnya disebut PKN, adalah unit kerja di
Kantor Pusat Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan
SKNBI secara nasional.
K. Penyelenggara Kliring Lokal, yang selanjutnya disebut PKL, adalah unit kerja di
Bank Indonesia dan unit kerja di kantor Bank yang bertugas mengelola dan
menyelenggarakan SKNBI di suatu Wilayah Kliring.
L. PKL BI adalah unit kerja di Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan
menyelenggarakan SKNBI di suatu Wilayah Kliring.
M. PKL Selain BI adalah unit kerja pada kantor Bank yang memperoleh persetujuan
Bank Indonesia untuk mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu Wilayah
Kliring.
N. Peserta adalah kantor Bank Indonesia dan atau kantor Bank yang terdaftar pada PKN
dan atau PKL untuk mengikuti kegiatan SKNBI.
O. Data Keuangan Elektronik, yang selanjutnya disebut DKE, adalah data transfer dana
dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam SKNBI.
P. Penyelesaian Akhir (settlement), yang selanjutnya disebut Penyelesaian Akhir,
adalah kegiatan pendebetan dan pengkreditan rekening giro Bank di Bank Indonesia
yang dilakukan berdasarkan perhitungan rekening giro Bank di Bank Indonesia yang
dilakukan berdasarkan perhitungan hak dan kewajiban masing-masing Bank yang
timbul dalam penyelenggaraan SKNBI.
Q. Warkat Debet adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban
nasabah atau Bank melalui Kliring Debet.
R. Penarik adalah pemilik rekening yang memerintahkan Tertarik untuk melakukan
pembayaran atau pemindahbukuan sejumlah dana atas beban rekeningnya kepada
Pemegang dengan menggunakan cek atau biylet giro;
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
13
S. Tertarik adalah bank yang menerima perintah pembayaran atau pemindahbukuan dari
Penarik;
T. Pemegang adalah Nasabah yang memperoleh pembayaran atau pemindahbukuan
dana dari Penarik sebagaimana diperintahkan oleh Penarik kepada Tertarik;
U. Cek/Bilyet Giro Kosong adalah Cek/Bilyet Giro yang diunjukkan dan ditolak
Tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh Penarik
karena saldo tidak cukup atau Rekening telah ditutup;
V. Daftar Hitam adalah suatu daftar yang berisi nama-nama Penarik Cek/Bilyet Giro
Kosong yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan berlaku selama 1 (satu) tahun
sejak tanggal penerbitan.
II. Kegiatan-Kegiatan Dalam Kliring
Penyelenggaraan kliring lokal terdiri dari 2 (dua) tahap yang meliputi kliring penyerahan
dan kliring pengembalian yang merupakan satu kesatuan siklus kliring.
A. Kliring Penyerahan
Kliring Penyerahan adalah bagian dari suatu siklus Kliring guna memperhitungkan
warkat dan atau DKE yang disampaikan oleh Peserta. Dalam kliring penyerahan,
peserta kliring akan menyerahkan warkat-warkat/DKE kliringnya baik warkat/DKE
debet maupun warkat/DKE kredit kepada penyelenggara/peserta lawan transaksinya
(lazimnya disebut dengan warkat/DKE keluar (outward clearing)) serta menerima
warkat/DKE debet maupun kredit dari penyelenggara/peserta lawan transaksinya
(lazimnya disebut warkat/DKE masuk (inward clearing).
Atas dasar penyerahan warkat/DKE kliring dimaksud, Penyelenggara akan
melakukan perhitungan kliring sehingga dapat menghasilkan Bilyet Saldo Kliring
dan berbagai bentuk laporan kliring yang dapat berguna bagi penyelesaian akhir
transaksi kliring ke rekening giro bank di Bank Indonesia dan pembukuan transaksi
kliring ke rekening nasabah bank.
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
14
B. Kliring Pengembalian (Retur)
Kliring Pengembalian adalah bagian dari suatu siklus kliring guna memperhitungkan
warkat dan atau DKE debet kliring penyerahan yang ditolak berdasarkan alasan yang
ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia atau karena tidak sesuai dengan tujuan
dan persyaratan penerbitannya.
 Retur Warkat Debet
Lazimnya warkat kliring debet yang ditolak oleh bank meliputi warkat Cek dan
Bilyet Giro, serta beberapa warkat Nota Debet. Untuk warkat Cek dan Bilyet
Giro, sesuai angka IV dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/DASP
tanggal 8 Juni 2000 perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong,
terdapat 17 alasan penolakan Cek/Bilyet Giro yaitu :
1. Saldo tidak cukup;
2. Rekening telah ditutup (termasuk ditutup atas permintaan sendiri);
3. Persyaratan formal Cek/Bilyet Giro tidak dipenuhi :
a. Tulisan “Cek”/”Bilyet Giro” dan Nomor Cek/Bilyet Giro yang
bersangkutan;
b. Nama Tertarik;
c. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk
membayar/memindahbukukan dana atas beban Rekening Penarik;
d. Nama dan nomor Rekening Pemegang (khusus untuk Bilyet Giro);
e. Nama Bank penerima (khusus untuk Bilyet Giro);
f. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun
dalam huruf selengkap-lengkapnya;
g. Tempat dan tanggal Penarikan;
h. Tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel
sesuai dengan persyaratan pembukaan Rekening (khusus untuk
Bilyet Giro).
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
15
4. Tanggal efektif Bilyet Giro belum sampai;
5. Cek ditarik kembali oleh Penarik setelah berakhirnya tenggang waktu
pengunjukkan;
6. Bilyet Giro dibatalkan oleh Penarik setelah berakhirnya tenggang waktu
penawaran;
7. Sudah Kadaluarsa;
8. Coretan/perubahan tidak ditandatangani oleh Penarik;
9. Bea meterai belum dilunasi;
10. Tanda tangan tidak cocok dengan specimen;
11. Stempel Kliring tidak ada;
12. Stempel Kliring tidak sesuai dengan Bank Penerima;
13. Endosemen pada Cek atas nama atau Cek atas order tidak ada;
14. Warkat diblokir pembayarannya (surat keternagan Kepolisian terlampir);
15. Rekening diblokir oleh instansi yang berwenang (surat pemblokiran
terlampir);
16. Warkat bukan untuk kami;
17. Perhitungan/encode tidak sesuai dengan nominal yang sebenarnya.
Dalam hal Tertarik (bank yang menatausahakan rekening nasabah) melakukan
penolakan Cek/Bilyet Giro berdasarkan alasan pada angka 1 (saldo tidak
cukup) atau angka 2 (rekening telah ditutup) yang dilakukan melalui kliring,
Tertarik wajib menatausahakan penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong Pemilik
Rekening serta mengembalikan Cek/Bilyet Giro yang ditolak kepada
Pemegang. Selanjutnya untuk keperluan penatausahaan Cek/Bilyet Giro
Kosong di Bank Indonesia, Tertarik wajib membuat, menatausahakan dan
menyampaikan dokumen-dokumen kepada Bank Indonesia yang Mewilayahi
sebagai berikut :
1. Surat Keterangan Penolakan (SKP), yaitu surat yang ditujukan krpada
Pemegang yang berisi informasi alasan penolakan atas suatu Cek/Bilyet
Giro yang diunjukkan kepada Tertarik pada suatu tanggal tertentu baik
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
16
karena dananya tidak cukup maupun karena alasan lainnya (17 alasan
penolakan);
2. Surat Peringatan atau Surat Pemberitahuan, yaitu surat yang ditujukan
kepada Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong agar menyadari kemungkinan
dilakukannya penutupan atas rekeningnya dan pencantuman nama
Penarik dalam Daftar Hitam, yang dapat terdiri dari :
a. Surat Peringatan I (SP-I) untuk penolakan Cek/Bilyet Giro Kosong
Pertama, yang berisi peringatan agar Penarik tidak menarik
Cek/Bilyet Giro Kosong lagi;
b. Surat Peringatan II (SP-II) untuk penolakan Cek/Bilyet Giro
kosong kedua, yang mengingatkan bahwa bank akan melakukan
penutupan rekening dan mencantumankan nama Penarik dalam
Daftar Hitam jika Penarik menarik Cek/Bilyet Giro Kosong untuk
ketiga kalinya;
c. Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening (SPPR), yaitu surat yang
berisi informasi terjadinya penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong yang
memenuhi kriteria untuk masuk dalam Daftar Hitam (menarik
Cek/BG kosong 3 lembar atau lebih dalam kurun waktu 6 bulan
atau menarik Cek/BG Kosong 1 lembar dengan nominal di atas Rp.
1 milyar) dan pemberitahuan telah dilakukannya penutupan
rekening Penarik, perintah untuk mengembalikan sisa buku
Cek/Bilyet Giro yang belum terpakai, pencantuman nama Penarik
dalam Daftar Hitam serta dihentikannya hubungan rekening koran
Penarik dengan bank.
3. Daftar Warkat Yang Ditolak Dengan Alasan Kosong, yaitu daftar yang
berisi nama-nama Penarik Cek/Bilyet Giro Kosong yang wajib
disampaikan oleh Tertarik kepada Penyelenggara Kliring sebagai
pengganti tembusan SKP untuk keperluan Tata Usaha Cek/Bilyet Giro
Kosong di Bank Indonesia.
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
17
 Retur Warkat Kredit
Dalam hal terdapat warkat kredit dan atau DKE kredit yang tidak dapat
diperhitungkan ke rekening nasabah penerima, misalnya karena adanya
kesalahan pengisian sandi peserta, nomor rekening atau jumlah nominal maka
penolakannya wajib dilakukan melalui kliring penyerahan berikutnya segera
setelah diketahui adanya kesalahan dimaksud dan tidak melalui Kliring
Pengembalian.
III. Sistem Kliring
Saat ini penyelenggaraan kliring lokal di Indonesia dilakukan dengan menggunakan 4
(empat) macam sistem kliring, yaitu :
A Sistem manual;
Sistem Manual adalah sistem penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan
perhitungan, pembuatan Bilyet Saldo Kliring serta pemilahan warkat dilakukan
secara manual oleh setiap peserta. Pada proses Sistem Manual, perhitungan kliring
akan didasarkan pada warkat yang dikliringkan oleh Peserta kliring.
B Sistem Semi Otomasi;
Sistem Semi Otomasi, yaitu sistem penyelenggaraan kliring lokal yang dalam
pelaksanaan perhitungan dan pembuatan Bilyet Saldo Kliring dilakukan secara
otomasi, sedangkan pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta.
Pada proses Sistem Semi Otomasi, perhitungan kliring akan didasarkan pada DKE
yang dibuat oleh peserta kliring sesuai dengan warkat yang dikliringkan.
C Sistem Otomasi;
Sistem Otomasi, yaitu sistem penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan
perhitungan, pembuatan Bilyet Saldo Kliring dan pemilahan Warkat dilakukan oleh
Penyelenggara secara otomasi. Pada proses Sistem Otomasi, perhitungan kliring akan
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
18
didasarkan pada warkat yang dibuat oleh peserta kliring sesuai dengan warkat yang
dikliringkan oleh peserta kliring.
D Sistem Kliring Nasional.
Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut SKNBI adalah
sistem Kliring Bank Indonesia yang meliputi Kliring debet dan Kliring kredit yang
penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional.
Penyelenggaraan SKNBI tunduk pada Peraturan Bank Indonesia No. 7/18/PBI/2005
tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia tanggal 22 Juli 2005. SKNBI untuk
pertama kalinya diimplementasikan di wilayah kliring Jakarta pada tanggal 29 Juli
2005. Sampai dengan akhir tahun 2005, seluruh wilayah kliring di Jawa Barat telah
diimplementasikan SKNBI. Pelaksanaan implementasi SKNBI untuk wilayah kliring
lainnya akan dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun 2007.
IV. SISTEM MANUAL
Saat ini pengaturan mengenai sistem manual terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia
No. 2/7/DASP tanggal 24 Februari 2000 perihal Penyelenggaraan Kliring Lokal Secara
Manual. Pada sistem Manual, pelaksanaan fungsi-fungsi kliring seluruhnya dilakukan
secara manual, dengan ciri-ciri sebagai berikut :
A. Perhitungan kliring dan pemilahan/penyampaian warkat dilakukan oleh semua
peserta;
B. Pembuatan dan pencocokan rincian Daftar Warkat Kliring, penyusunan Neraca
Kliring serta pembuatan Bilyet Saldo Kliring dilakukan oleh Peserta;
C. Penyusunan Neraca Kliring Penyerahan dan Pengembalian Gabungan dilakukan oleh
Penyelenggara;
D. Identitas peserta menggunakan nomor urut kelompok;
E. Menggunakan warkat baku, namun dapat menggunakan standar kertas sekuriti yang
lebih rendah bila dibandingkan dengan warkat baku pada sistem otomasi dan
elektronik;
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
19
F. Kesalahan perhitungan lebih sering terjadi;
G. Memiliki wakil peserta sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang mempunyai
kewenangan untuk membuat, mengubah dan menandatangani Daftar Warkat Kliring
Penyerahan/Pengembalian, Neraca Kliring Penyerahan/Pengembalian, Bilyet Saldo
Kliring serta menandatangani dan mencantumkan nama jelas sebagai tanda terima
pada Daftar Warkat Kliring Penyerahan/Pengembalian yang diterima dari peserta
lain.
FLOW SISTEM KLIRING MANUAL
BANKS PENYELENGGARA
Pertukaran Warkat
Penyusunan Rekap/
Neraca Kliring
Penyusunan Rekap/
Neraca Gabungan
Penyusunan BSK Pengecekan dan
Penandatanganan BSK
Penyelesaian Kliring
V. SISTEM SEMI OTOMASI (SOKL)
Saat ini pengaturan mengenai sistem semi otomasi (SOKL) terdapat dalam Surat Edaran
Bank Indonesia No. 2/8/DASP tanggal 4 Mei 2000 perihal Penyelenggaraan Kliring Lokal
Secara Semi Otomasi. Pada sistem Semi Otomasi, pelaksanaan fungsi-fungsi kliring telah
dilakukan dengan menggunakan sarana komputer, dengan ciri-ciri sebagai berikut :
A. Peserta merekam data setiap lembar warkat yang akan dikliringkan kedalam disket;
B. Perhitungan kliring dilakukan oleh penyelenggara dibantu komputer;
C. Pembuatan Daftar Kliring oleh peserta;
D. Rekapitulasi, neraca dan Bilyet Saldo Kliring dibuat oleh penyelenggara;
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
20
E. Perhitungan baik oleh penyelenggara maupun oleh peserta dibantu komputer;
F. Identitas peserta menggunakan sandi bank;
G. Pemilahan/penyampaian warkat melibatkan semua peserta;
H. Menggunakan warkat baku namun dengan standar kertas sekuriti yang lebih rendah
dibandingkan sistem otomasi dan elektronik;
I. Kesalahan perhitungan dapat diminimalkan;
FLOW SISTEM KLIRING SEMI OTOMASI
BANK Warkat &
Daftar Warkat
Warkat
(Dicocokkan secara manual
oleh wakil bank)
Laporan
Hasil Kliring Settlement
PENYELENGGARA
KLIRING
Pilah manual
Kriteria SOKL
Kriteria penerapan SOKL di Kantor Bank Indonesia/bank penyelenggara :
1. Peserta telah memiliki PC;
2. Jumlah peserta dan volume warkat kliring cukup banyak sehingga penyelenggaraan
kliring secara manual dipandang tidak lagi efisien dan efektif;
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
21
3. Kondisi listrik di kota tersebut cukup baik dan didukung fasilitas back up yang
memadai;
4. Petugas kliring maupun penyelenggara telah memperoleh pelatihan mengenai Semi
Otomasi Kliring Lokal (SOKL).
Keuntungan Penyelenggaraan Kliring SOKL
Keuntungan sistem SOKL dibandingkan sistem manual adalah :
1. Tidak memerlukan pengisian formulir secara manual;
2. Meringankan beban administrasi peserta kliring;
3. Akurasi dan keamanan data terjamin;
4. Tidak perlu terlalu lama berada di ruang kliring penyelenggara;
5. Jumlah petugas kliring bank dapat diefisienkan;
6. Penyerahan warkat kliring bank dapat dilakukan secara berangsur-angsur selama belum
melampaui batas waktu yang ditetapkan;
7. Hasil perhitungan kliring baik Kliring Penyerahan, Kliring Pengembalian (retur)
maupun bilyet saldo dapat diproses lebih cepat dan akurat;
8. Waktu pelayanan kepada nasabah dapat diperlonggar;
9. Program Kliring Retur dapat digabungkan dengan administrasi cek/bilyet giro kosong.
VI. SISTEM OTOMASI
Saat ini pengaturan mengenai Sistem Otomasi terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia
No. 4/7/DASP tanggal 7 Mei 2002 perihal Penyelenggaraan Kliring Lokal Secara Otomasi.
Pada sistem otomasi ini pemrosesan warkat kliring dilakukan dengan menggunakan mesin
baca pilah (reader sorter) yang telah memiliki fasilitas image warkat. Dengan fasilitas
image warkat tersebut, setiap warkat yang diproses pada mesin reader sorter akan
ter”tangkap” image warkatnya baik bagian depan maupun belakang.
Pelaksanaan fungsi-fungsi kliring seperti pemilahan dan perhitungan warkat dibantu oleh
mesin baca pilah (reader-sorter) dengan langkah-langkah sebagai berikut :
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
22
A. Pemilahan warkat, penyesuaian dan pengecekan warkat dilakukan oleh
penyelenggara
B. Laporan kliring dibuat dan dicetak oleh penyelenggara menggunakan mesin baca
pilah (reader sorter) dan komputer mainframe
C. Distribusi warkat dilakukan oleh penyelenggara
D. Identitas peserta menggunakan sandi bank
E. Hasil perhitungan kliring lebih cepat dan akurat dibandingkan sitem manual dan
SOKL
F. Informasi hasil kliring dapat lebih cepat diketahui oleh peserta kliring dengan
menggunakan fasilitas Sistem Informasi Kliring Jarak Jauh/SIKJJ dan Pusat
Informasi Pasar Uang/PIPU (khusus KP Jakarta) dan yang dapat diakses secara on
line.
FLOW SISTEM KLIRING OTOMASI
Bank Warkat
Batches
Clearing
Outsorted Reports Settlement
Warkat
Automatic
interface
Reader/
Sorter
PENYELENGGARA KLIRING
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
23
Dalam upaya memperluas dan memperlancar lalul lintas pembayaran giral sebagai salah
satu tugas Bank Indonesia, sistem penyelenggaraan kliring senantiasa dikembangkan agar
dapat terwujud sistem dan proses kliring yang lebih efektif dan efisien.
Sehubungan dengan perkembangan pembayaran giral di Jakarta yang ditandai dengan
adanya pertumbuhan jumlah warkat kliring yang mencapai 6% per tahun dan pertambahan
jumlah kantor bank yang cukup significant (pada waktu itu), menyebabkan pelaksanaan
kliring secara manual di Jakarta terasa semakin sulit. Sehubungan dengan hal tersebut
Direksi Bank Indonesia dengan Surat Keputusan No. 21/9/KEP/DIR tanggal 23 Mei 1988
telah memutuskan untuk mengotomasikan penyelenggaraan kliring lokal dan membakukan
warkat kliring di Jakarta. Implementasi sistem otomasi di Jakarta untuk pertama kalinya
terjadi pada tanggal 4 Juni tahun 1990.
Dalam sistem otomasi, penyelenggaraan kliring memerlukan tersedianya warkat
baku otomasi kliring sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia
No.3/27/DASP tanggal 12 Desember 2001 perihal Warkat, Dokumen Kliring dan
Pencetakannya Pada Perusahaan Percetakan Dokumen Sekuriti
Beberapa keuntungan penerapan penyelenggaraan kliring secara otomasi adalah
penyelesaian kliring dapat dilakukan secara cepat dan tidak terlalu terpengaruh oleh
bertambahnya jumlah warkat yang diperhitungkan sepanjang volumenya masih sesuai
dengan kapasitas mesin reader sorter. Disamping itu penyelenggara dapat memberikan
fasilitas yang lebih baik kepada peserta antara lain dengan fasilitas pilah warkat kepada
kantor cabang bank peserta. Selain itu kesalahan perhitungan kliring dapat diminimalkan
dibandingkan dengan penyelenggaraan secara manual.
Kegiatan Kliring Otomasi
Dalam penyelenggaraan kliring secara otomasi, kegiatannya meliputi :
A. Kliring Penyerahan, yang meliputi kegiatan
1. Penerimaan dan pengecekan
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
24
Yaitu kegiatan untuk penerimaan dan pengecekan keabsahan petugas yang
menyerahkan warkat kliring berdasarkan Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK)
dan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran bundel warkat di loket. Rangkaian
kegiatan yang dilakukan adalah :
a. Membandingkan nominal yang tercantum pada bukti penyerahan dengan total
nominal yang tercantum pada add list;
b. Memeriksa apakah dokumen kliring telah dibubuhi sandi Magnetic Ink
Character Recognition (MICR), stempel kliring, time stamps (mesin penera
waktu) dan kelengkapan bundel warkat;
c. Jika belum lengkap maka bundel warkat dikembalikan kepada petugas bank
peserta untuk dilengkapi dan diserahkan kembali ke Bank Indonesia dalam
jadwal waktu yang telah ditetapkan;
d. Jika semua persyaratan penyerahan warkat telah dipenuhi maka duplikat
(lembar kedua) bukti penyerahan di paraf oleh petugas BI dan diserahkan
kepada petugas kliring bank peserta sebagai tanda terima;
e. Memasukkan bundel warkat debet dan kredit secara terpisah pada tempat
masing-masing.
2. Proofing
Yaitu kegiatan untuk membaca informasi MICR code line pada bukti penyerahan
warkat dengan bantuan mesin reader encoder atau dengan melakukan entry data
pada komputer serta mencetak hasilnya yaitu berupa daftar kontrol untuk
kemudian digabungkan dengan addlist. Fungsi dari daftar kontrol tersebut adalah
sebagai acuan pada kegiatan balancing. Rangkaian kegiatan yang dilakukan
adalah :
a. Menerima bundel warkat dari petugas penerima warkat di loket;
b. Melakukan entry nominal dari bukti penyerahan warkat dan nominal dari
kartu batch. Selisih antara keduanya harus nihil, atau nol;
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
25
c. Memisahkan bukti penyerahan dan substitusi/add list dari bundel warkat dan
menempatkannya secara terpisah dengan kartu batch/warkat;
d. Mencetak daftar kontrol dan menggabungkannya dengan substitusi/add list
serta meneruskannya kepada petugas balancing;
e. Melakukan kegiatan entry data kembali untuk entry berikutnya dan begitu
seterusnya.
3. Persiapan (preparation)
Yaitu kegiatan untuk mempersiapkan warkat-warkat yang akan diproses dengan
mesin reader sorter yang meliputi kegiatan memisahkan warkat dari lembar
substitusi, stapless, karet gelang dan benda-benda lainnya yang dapat
mengganggu kelancaran jalannya mesin reader sorter serta memastikan tidak
adanya warkat yang terbalik penyusunannya. Rangkaian kegiatan yang dilakukan
adalah :
a. Mengambil bundel warkat yang telah selesai di proofing;
b. Membersihkan bundel warkat dari paper clips, stapless, karet gelang, dll (agar
benda-benda tsb tidak mengganggu pada saat proses baca pilah yang dapat
menyebabkan mesin menjadi macet, merusak warkat dll);
c. Memeriksa apakah dalam bundel warkat debet tercampur warkat kredit dan
sebaliknya;
d. Memeriksa apakah letak seluruh warkat dalam bundel dimaksud sudah searah
(tidak ada yang terbalik);
e. Memeriksa apakah ada warkat yang dilampiri dengan tembusan;
f. Memeriksa apakah ada warkat yang melekat dengan warkat lainnya;
g. Memberikan informasi kepada petugas proofing bahwa untuk runfile yang
bersangkutan sudah cukup;
h. Mengisi formulir permintaan proses run file dan meneruskan tray yang berisi
warkat kepada petugas mesin reader sorter;
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
26
4. Proses Baca Pilah Warkat/Proses on line
Yaitu proses membaca, merekam, mengcapture dan memilah secara global (bank
level) warkat-warkat kliring dengan mesin reader sorter. Rangkaian kegiatan
yang dilakukan adalah :
a. Menerima tray yang berisi warkat per run file dari petugas persiapan;
b. Mengaktifkan mesin R/S untuk siap dioperasikan;
c. Menempatkan warkat-warkat ke dalam mesin untuk siap dibaca, direkam dan
dipilah berdasarkan bank tertuju oleh mesin R/S dan selanjutnya
mengoperasikan mesin R/S;
d. Menempatkan warkat-warkat yang dapat dibaca mesin ke dalam tray sesuai
dengan nomor urut poket;
e. Menyerahkan warkat-warkat yang tidak dapat dibaca mesin/warkat reject
kepada petugas balancing;
f. Mempersiapkan mesin kembali untuk proses warkat entry berikutnya.
5. Reject Re-entry
Yaitu kegiatan perbaikan data warkat-warkat yang tidak terbaca oleh mesin
reader sorter atau tidak terbaca secara sempurna karena kualitas MICR tidak
sesuai dengan ketentuan, warkat tidak di encode, warkat terbalik penempatannya,
sandi bank tidak dikenal (warkat inkaso), dll yang perbaikannya dilakukan
melalui terminal reject re-entry. Rangkaian kegiatan yang dilakukan adalah:
a. Open run file yang tertulis pada formulir permintaan proses run file yang
diperoleh dari petugas mesin R/S;
b. Melakukan perbaikan data warkat reject berdasarkan image warkat pada
monitor terminal reject re-entry atau menghapuskan data warkat kliring/ by
pass (by pass adalah proses mengeluarkan warkat dari perhitungan kliring
karena melanggar ketentuan yang berlaku, seperti warkat inkaso (warkat luar
kota), Nota debet dengan nominal di atas Rp. 10 juta, dll);
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
27
c. Mencetak daftar warkat yang ditolak mesin;
d. Open run file entry berikutnya.
6. Balancing/Calling over
Adalah tahapan kegiatan dalam penyelesaian proses kliring untuk mencari selisih
antara nominal pada batch dengan total rincian nominal fisik warkat melalui
terminal balancing untuk kemudian mengkoreksinya (balancing). Rangkaian
kegiatan yang dilakukan adalah :
a. Menerima daftar penyerahan warkat per run file dan add list dari petugas
persiapan;
b. Menerima bundel warkat reject dari petugas reader sorter;
c. Mencari dan menyesuaikan selisih antara bukti penyerahan warkat dengan
rincian warkatnya yang disebabkan antara lain adanya warkat by pass, warkat
kurang, warkat lebih dll;
d. Mengisi formulir surat pemberitahuan atas perubahan yang dilakukan dengan
melampirkan data pendung;
e. Apabila seluruh run file telah balance, maka buat ICRE data kliring dari
database server dan selanjutnya diserahkan ke Bagian Pemrosesan Data
Elektronik untuk diproses lebih lanjut;
f. Membuat back up database kliring dari server ke tape catriadge serta back up
image warkat ke Image Strorage Unit.
7. Penyediaan Informasi
Yaitu kegiatan untuk menginformasikan hasil kliring kepada seluruh peserta
kliring. Bank dapat melihat informasi hasil kliring tersebut melalui PIPU atau
SIKJJ.
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
28
8. Proses Pilah Warkat/Proses off line
Adalah proses pemilahan warkat dengan mesin reader sorter kepada bank tertuju
berdasarkan sandi kantor bank peserta kliring (bank branch level). Rangkaaian
kegiatan yang dilakukan adalah :
a. Petugas mesin R/S mempersiapkan mesin untuk memilah warkat;
b. Memasukkan warkat-warkat yang sudah dipilah menurut bank kedalam mesin
dan selanjutnya memilah menurut sandi bank. Warkat yang telah dipilah
tersebut disusun dalam tray dan dibatasi dengan sekat pembatasn agar tidak
tercampur;
10. Distribusi warkat dan laporan hasil kliring
Yaitu kegiatan untuk memasukan fisik warkat dan laporan hasil kliring ke
masing-masing amplop bank penerima sesuai dengan sandi bank tertuju untuk
kemudian akan diserahkan kepada bank melalui petugas kliring atau jasa kurir
yang telah ditunjuk. Flow kegiatan yang dilakukan adalah :
a. Memasukkan sampul yang berisi warkat kedalam pigeon hole (kotak-kotak
seperti locker dengan nomor sandi) kantor bank masing-masing;
b. Memasukkan laporan-laporan hasil perhitungan kliring kedalam sampul
kantor masing-masing peserta;
c. Setelah semua warkat/laporan sudah dimasukkan kedalam pigeon hole,
sampul yang berisi warkat dan laporan hasil kliring tersebut didistribusikan
kepada petugas bank-bank/jasa kurir dengan terlebih dahulu mengisi formulir
pengambilan.
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
29
B. Kliring Pengembalian (retur)
Penyelenggaraan kliring pengembalian (retur) pada sistem kliring otomasi
dilaksanakan dengan sistem SOKL. Rangkaian kegiatan yang dilakukan pada Kliring
Pengembalian (Retur) adalah :
1. Penerimaan warkat kliring pengembalian dan rekaman data;
d. Menerima warkat dan rekaman disket yang berisi data warkat yang ditolak
serta daftar warkat yang ditolak dengan alasan kosong;
e. Merekam disket dan meneliti kecocokan antara lembar dan nominal yang ada
di tampilan layar komputer dengan bukti penyerahan rekaman warkat kliring
pengembalian;
f. Jika sama, duplikat bukti penyerahan ditandatangani oleh petugas BI dan
diserahkan pada petugas kliring sebagai tanda terima beserta dengan rekaman
disket.
BI BAHAN PRESENTASI KLIRING 23
FLOW PROSES WARKAT DI PENYELENGGARA
Penerimaan
Warkat
Proofing Persiapan
Warkat
On-Line
Reader
Sorter
Reject
Re-entry
Early Balancing
Warning
Off-Line
Sorter
Distribusi
ke Pigeon
Hole
Distribusi
Warkat
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
30
2. Pemilahan warkat
a. Memilah warkat secara manual dengan berpedoman pada stempel kliring yang
tertera pada warkat;
b. Menghitung jumlah lembar warkat;
3. Pencetakan Laporan
a. Bilyet Saldo Kliring Pengembalian;
b. Rekapitulasi Kliring Pengembalian;
c. Daftar Bilyet Saldo Kliring Bagian Akunting;
d. Melakukan penelitian kebenaran jumlah fisik warkat dengan jumlah lembar
warkat yang tercantum pada laporan;
e. Mencetak laporan tentang koreksi yang diperlukan.
4. Pengepakan
Yaitu melakukan pengepakan warkat dan laporan hasil kliring pengembalian.
5. Pendistribusian
Mendistribusikan warkat dan laporan hasil kliring pengembalian kepada masingmasing
peserta.
VII. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)
Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut SKNBI adalah sistem
Kliring Bank Indonesia yang meliputi Kliring debet dan Kliring kredit yang penyelesaian
akhirnya dilakukan secara nasional.
A. Prinsip Umum SKNBI
1. Penyelenggaraan kliring terdiri dari kegiatan kliring debet dan kliring kredit.
Kegiatan pada kliring debet masih disertai dengan penyampaian fisik warkat,
sedangkan pada kliring kredit dilakukan secara paperless.
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
31
2. Dasar perhitungan kliring pada SKNBI adalah Data Keuangan Elektronik (DKE).
3. Penyampaian DKE oleh peserta kepada penyelenggara dapat dilakukan secara on
line atau off line.
4. Bank wajib melakukan pendanaan awal (prefund) sebelum mengikuti kegiatan
kliring debet dan kliring kredit. Penyediaan prefund pada kliring kredit dapat
dilakukan dalam bentuk cash prefund, dan pada kliring debet dalam bentuk cash
prefund atau collateral prefund.
5. Jumlah minimum prefund yang harus disetorkan oleh bank pada kliring kredit
adalah Rp 1,00 (satu rupiah). Adapun pada kliring debet ditetapkan sebesar
incoming debet harian terbesar dalam 12 bulan terakhir
6. Terhadap bank yang tidak dapat memenuhi kewajiban pendanaan awal (prefund),
tidak dapat mengikuti kegiatan pada kliring debet dan kliring kredit pada hari
tersebut.
B. Perbedaan SKNBI dengan sistem kliring lain adalah sebagai berikut:
1. SKNBI memisahkan penyelenggaraan kliring antara kliring debet dan kliring kredit.
Pada sistem kliring lain, kliring debet dan kliring kredit diselenggarakan secara
terintegrasi. Khusus untuk kliring kredit, dilaksanakan tanpa disertai penyampaian
fisik warkat (paperless), sedangkan pada kliring debet, fisik warkat masih tetap
disampaikan pada penyelenggara kliring atau dipertukarkan antar peserta.
2. Perhitungan kliring pada SKNBI dilaksanakan secara nasional. Perhitungan kliring
kredit dilakukan secara nasional oleh Penyelenggara Kliring Nasional. Adapun
perhitungan kliring debet dilakukan oleh masing-masing Penyelenggara Kliring
Lokal.
3. Penyelesaian akhir (setelment) pada SKNBI terpisah antara kliring kredit dan
kliring debet. Setelmen kliring kredit dilakukan secara nasional berdasarkan Bilyet
Saldo Kliring (BSK) Nasional dan dimungkinkan untuk melakukan lebih dari satu
kali setelmen. Sedangkan setelmen untuk kliring debet dilakukan satu kali
berdasarkan BSK Nasional yang merupakan gabungan dari BSK Lokal.
4. Penyelenggara SKNBI dibedakan atas Penyelenggara Kliring Nasional dan
Penyelenggara Kliring Lokal.
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
32
5. Adanya mekanisme failure to settle dalam penyelenggaraan SKNBI. Melalui
mekanisme ini, bank diwajibkan untuk menyediakan pendanaan awal sebelum
melakukan kegiatan kliring. Terhadap bank yang tidak dapat memenuhi kewajiban
pendanaan awal, maka bank tersebut beserta seluruh kantornya tidak dapat
mengikuti kegiatan kliring pada hari itu.
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
33
BAB III
WARKAT, DOKUMEN KLIRING, DKE
DAN PENCETAKAN WARKAT
I. Warkat
Warkat kliring adalah alat atau sarana yang dipakai dalam lalu lintas pembayaran giral
yang diperhitungkan dalam kliring. Beberapa warkat kliring merupakan instrumen surat
berharga atau surat yang mempunyai nilai dan dapat dipergunakan sebagai alat
pembayaran yang lazim digunakan dalam transaksi perdagangan baik antar nasabah
maupun antar bank, yaitu meliputi :
1. Cek;
2. Bilyet Giro;
3. Surat Bukti Penerimaan Transfer (SBPT);
4. Wesel Bank Untuk Transfer (WBUT);
5. Nota Debet;
6. Nota Kredit.
Secara umum warkat kliring dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Warkat Kredit (Nota
Kredit) dan Warkat Debet (seluruh warkat selain nota kredit).
A. Jenis Warkat Kliring
1. Cek
Cek dalam kliring termasuk warkat debet yang lazim dipergunakan dalam
pembayaran antar bank maupun antar nasabah. Cek adalah surat perintah tidak
bersyarat untuk membayar sejumlah dana yang tercantum dalam cek.
Penarikan cek dapat dilakukan baik “atas nama” maupun “atas unjuk” dan
merupakan surat berharga yang dapat diperdagangkan (negotiable paper)
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
34
Pemindahan hak atas cek dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu untuk cek atas
nama, pemindahan haknya dapat dilakukan dengan cara endosement,
sedangkan untuk cek atas unjuk, pemindahan haknya hanya dengan
memindahkan cek dari tangan ke tangan tanpa membutuhkan adanya
endosemen.
a. Syarat Formal cek
Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 178 KUHD setiap cek harus
memenuhi syarat formal sebagai berikut :
1) Nama “Cek” harus termuat dalam teks;
2) Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3) Nama orang yang harus membayarnya (nama Tertarik);
4) Penetapan tempat dimana pembayaran harus dilakukan;
5) Tanggal dan tempat cek ditarik;
6) Tanda tangan orang yang mengeluarkan cek (tanda tangan
penarik).
b. Penarikan kembali suatu cek
Penarik cek wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekeningnya
pada bank tertarik mulai dari tanggal penarikan sampai dengan tanggal
kadaluarsa kecuali ditarik kembali sebagamana dimaksud dalam pasal
209 KUHD;
c. Daluarsa Cek
Daluarsa cek dihitung setelah lewat waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak
mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu pengunjukkan, sedangkan
tenggang waktu pengunjukkan adalah 70 (tujuh puluh) hari sejak tanggal
penarikan.
Dalam perkembangannya di Indonesia, cek yang dipergunakan dalam
transaksi pembayaran giral berkembang meliputi cek perjalanan (Rupiah
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
35
Travel’s cek), cek deviden, cek cinderamata (gift cheque) dan jenis cek
lainnya yang penggunaannya dalam kliring disetujui oleh Bank
Indonesia.
2. Bilyet Giro
Bilyet giro dalam kliring termasuk warkat debet yang lazim dipergunakan
sebagai alat pembayaran antar bank maupun antar nasabah. Bilyet Giro adalah
surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk
memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada
rekening pemegang yang disebutkan namanya.
a. Syarat formal Bilyet Giro
Sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 2 Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia No. 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro,
ditentukan bahwa Bilyet giro harus memenuhi syarat formal sebagai
berikut :
1) Nama “Bilyet Giro” dan nomor Bilyet Giro yang bersangkutan;
2) Nama tertarik;
3) Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan dana
atas beban rekening penarik;
4) Nama dan nomor rekening pemegang;
5) Nama bank penerima;
6) Jumlah dana yang dipindahkan baik dalam angka maupun dalam
huruf selengkap-lengkapnya;
7) Tempat dan tanggal penarikan;
8) Tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel
dengan persyaratan pembukaan rekening.
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
36
b. Pembatalan Bilyet Giro
Penarik tidak bileh membatalkan Bilyet Giro selama dalam tenggang
waktu penawaran, yaitu :
1) Tenggang waktu penawaran Bilyet Giro adalah 70 (tujuh puluh
hari) terhitung sejak tanggal penarikan;
2) Bilyet Giro yang ditawarkan kepada bank sebelum tanggal efektif
atau sebelum tanggal penarikan harus ditolak oleh bank, tanpa
memperhatikan tersedia atau tidaknya dana dalam rekening
penarik;
3) Bilyet Giro yang diterima oleh bank setelah tanggal berakhirnya
tenggang waktu penawaran dapat dilaksanakan perintahnya
sepanjang dananya tersedia dan tidak dibatalkan oleh penarik.
Pembatalan Bilyet Giro hanya dapat dilakukan setelah berakhirnya
tanggang waktu penawaran dengan suatu surat pembatalan yang
ditujukan kepada bank tertarik dengan menyebutkan nomor Bilyet Giro,
tanggal penarikan dan jumlah dana yang dipindahkan.
c. Daluarsa Bilyet Giro
Daluarsa Bilyet Giro dihitung setelah lewat waktu 6 (enam) bulan
terhitung mulai tanggal berakhirnya tanggang waktu penawaran.
Termasuk dalam jenis Bilyet Giro ini adalah Bilyet Giro Bank Indonesia
(BGBI) yang merupakan fasilitas yang diberikan Bank Indonesia kepada
bank atas pembukaan rekening giro di Bank Indonesia.
3. Wesel Bank Untuk Transfer
Warkat kliring ini termasuk warkat debet dan sangat jarang (hampir tidak
pernah) digunakan dalam pelaksanaan kliring. Wesel bank untuk transfer
adalah wesel yang diterbitkan oleh bank khusus untuk sarana transfer.
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
37
4. Surat Bukti Penerimaan Transfer
Warkat kliring ini termasuk warkat debet dan sangat jarang (hampir tidak
pernah) digunakan dalam pelaksanaan kliring. Surat Bukti Penerimaan Transfer
adalah surat bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan
kepada bank peserta penerima dana transfer melalui kliring lokal.
5. Nota Debet
Warkat kliring ini termasuk warkat debet dan lazimnya digunakan hanya dalam
transaksi antar bank. Nota Debet adalah warkat yang digunakan untuk
menagih dana pada bank lain untuk untung bank atau nasabah bank yang
menyampaikan warkat tersebut. Nota debet yang dikliringkan lazimnya telah
terlebih dahulu diperjanjikan dan dikonfirmasikan terlebih dahulu oleh bank
yang menyampaikan nota debet dimaksud kepada bank yang akan menerima
nota debet untuk menghindarkan terjadinya penolakan warkat atau
perselisihan.
Nota Debet dahulu lazim digunakan untuk pencairan kembali surat sanggup
(aksep/promes) yang dilakukan dengan cara penerbitan nota debet oleh peserta
yang memberikan pinjaman (kreditur) untuk menagih pelunasan transaksi
PUAB oleh debitur. Selanjutnya, mengingat terdapat penyimpangan dalam
penggunaan Nota Debet, yaitu Nota Debet diterbitkan tanpa adanya transaksi
yang memiliki dasar hukum yang sah (transaksi fiktif) yang memang sejak
semula hanya dimaksudkan untuk mendebet banknya sendiri atas beban Bank
Indonesia (saldo overdraft) untuk kepentingan pemilik bank ybs. Sehubungan
dengan hal-hal tersebut, maka dalam Surat Edaran No. 31/4/UAK tanggal 4
April 1998 perihal Penggunaan Nota Debet Dalam Kliring juncto Surat Edaran
No. 31/10/UAK tanggal 29 April 1998 perihal Penggunaan Nota Debet di Atas
Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta) juncto Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bank
Indonesia No. 1/3/PBI/1999 juncto Surat Edaran NO. 1/10/DASP tanggal 31
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
38
Desember 1999 perihal Penggunaan Nota Debet Dalam Kliring, diatur sebagai
berikut :
a. Nota Debet adalah warkat yang digunakan untuk menagih dana pada
bank lain untuk untung bank pengirim atau untuk untung nasabah bank
pengirim;
b. Nota Debet yang dapat diproses melalui kliring dibatasi pada Nota Debet
dengan nominal setinggi-tingginya bernilai nominal Rp. 10.000.000.,00
(sepuluh juta rupiah) dan tidak dapat digunakan untuk transaksi PUAB.
Dengan demikian pencairan kembali surat sanggup (aksep/promes) atau
pembayaran kembali pinjaman dalam rangka transaksi PUAB juga tidak
dapat dilakukan dengan menerbitkan nota debet oleh pihak yang
memberikan pinjaman, tetapi dilakukan dengan penerbitan nota kredit
oleh peminjam pada tanggal jatuh tempo yang diikuti dengan
pengembalian surat sanggup (aksep/promes) kepada peminjam secara
lansung setelah pihak yang meminjamkan menerima nota kredit tersebut.
c. Nota debet dengan nominal di atas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) masih dapat dipergunakan dalam kliring dengan ketentuan
diterbitkan oleh Bank Indonesia dan ditujukan kepada bank atau nasabah
bank yang berisi :
1) Tagihan realisasi dan atau biaya-biaya yang berhubungan dengan
pembukaan atau perubahan L/C impor;
2) Tagihan pokok dan atau bunga kredit likuiditas Proyek Kredit
Mikro (KL PKM), Kredit Likuiditas Program Kredit Modal Kerja
Bank Indonesia Dalam Rangka Pengembangan Bank Perkreditan
Rakyat (KL KMK-BPR), Pembiayaan Likuiditas Pembiayaan
Modal Kerja dalam Rangka Pengembangan Bank Perkreditan
Rakyat Syariah (PL PMK-BPRS), Kredit Likuiditas Kredit kepada
Pengusahan Kecil dan Mikro melalui Bank Perkreditan Rakyat (KL
KPKM-BPR), dan Pembiayaan Likuiditas Pembiayaan Kepada
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
39
Pengusahan Kecil dan Pengusaha Mikro melalui Bank Perkreditan
Rakyat Syariah (KL KPKM-BPRS).
d. Pelunasan tagihan-tagihan selain yang dimaksud dalam huruf c, apabila
dilakukan melalui kliring maka harus dilakukan dengan menerbitkan
nota kredit oleh pihak yang berhutang/pihak peminjam atau dengan
memperhitungkan cek atau bilyet giro yang diterbitkan oleh pihak yang
berhutang/pihak peminjam.
e. Bank yang menyampaikan warkat atau DKE nota debet dalam kliring
yang tidak sesuai dengan ketentuan dan atau bank yang menerima warkat
atau DKE nota debet dalam kliring yang tidak sesuai dengan ketentuan
dan tidak melakukan penolakan atas nota debet dimaksud, dikenakan
sanksi kewajiban membayar sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
untuk setiap pelanggaran.
6. Nota Kredit
Warkat kliring ini merupakan satu-satunya warkat kredit, yaitu warkat kliring
yang lazim digunakan untuk transaksi antar bank maupun antar nasabah bank.
Warkat Kredit adalah warkat yang digunakan untuk menyampaikan dana pada
bank lain (transfer) untuk untung bank atau nasabah bank yang menerima
warkat tersebut.
B. Syarat Warkat
1. Dinyatakan dalam mata uang rupiah;
2. Telah dapat ditagih pada saat dikliringkan;
3. Telah dibubuhi cap atau stempel kliring.
C. Pembakuan Warkat
Warkat yang dikliringkan yang lazimnya disebut warkat baku wajib memenuhi
spesifikasi teknis warkat yang antara lain meliputi jenis dan kualitas kertas, ukuran,
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
40
rancang bangun, garis batas, jenis tinta serta jenis angka dan simbol magnetic ink
character recognition (MICR) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Bank
Indonesia No. 1/3/PBI/1999 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/27/DASP
tanggal 12 Desember 2001 perihal Warkat, Dokumen Kliring dan Pencetakannya
Pada Perusahaan Percetakan Dokumen Sekuriti.
Setiap pembuatan dan pencetakan warkat khususnya untuk warkat sistem otomasi
dan sistem elektronik untuk pertama kali dan atau perubahannya oleh peserta wajib
memperoleh persetujuan secara tertulis dari Bank Indonesia. Kebijakan ini
diterapkan mengingat mesin reader sorter (baca pilah) yang memproses warkat baku
pada sistem otomasi dan elektronik sangat sensitif sehingga dikhawatirkan warkat
yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dimaksud dapat menyebabkan terhambatnya
proses kliring.
Spesifikasi Teknis Warkat
Setiap warkat wajib memenuhi spesifikasi teknis sebagai berikut :
a. Kertas
Kualitas kertas yang digunakan harus memenuhi “The London Clearing
Bank’s Paper Spesification No. 1” atau dikenal dengan nama CBS 1 (96
gsm). Khusus untuk warkat pada penyelenggaraan kliring lokal dengan
menggunakan sistem manual dan semi otomasi, selain dapat
menggunakan kertas CBS 1 juga dapat menggunakan kertas sekuriti
(security paper) 90 gsm. Yang dimaksud dengan kertas sekuriti adalah
kertas yang dipakai untuk mencetak dokumen sekuriti yang memiliki ciri
pengaman untuk menangkal usaha pemalsuan baik dengan cara peniruan
maupun manipulasi.
b. Ukuran
Ukuran warkat yang dapat digunakan merupakan ukuran seragam untuk
semua jenis warkat, yaitu panjang 7 (tujuh) inci dan lebar 2 ¾ (dua tiga
per empat) inci dengan ketebalan 0,12 mm – 0,13 mm (warkat kecil).
Khusus untuk Nota Kredit dapat pula digunakan ukuran panjang 8
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
41
(delapan) inci dan lebar 32/3 (tiga dua pertiga) inci (warkat besar).
Khusus untuk warkat pada penyelenggaraan kliring lokal dengan
menggunakan sistem manual dan semi otomasi tidak ditentukan standar
ketebalan warkatnya.
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
42
c. Rancang Bangun
Pembakuan warkat tidak dimaksudkan untuk membakukan redaksi yang
tercantum dalam warkat melainkan untuk lebih memudahkan
pengenalannya dan pemeriksaan warkat maupun sandi/informasi yang
tercantum didalamnya. Adapun rancang bangun warkat perlu
memperhatkan hal-hal sebagai berikut : penempatan dan pencetakan nilai
nominal warkat, nama/logo bank penerbit, nomor seri warkat, ruangan
tanda tangan serta kemungkinan personalisasi nasabah.
d. Clear Band
Clear band adalah ruang kosong pada bagian bawah setiap warkat
selebar 5/8 (lima per delapan) inci diukur dari batas bawah warkat dan
disediakan khusus untuk pencetakan angka dan simbol MICR E-13B.
Khusus untuk warkat kliring yang digunakan pada penyelenggaraan
kliring lokal dengan menggunakan sistem manual dan semi otomasi,
pengisian MICR pada clear band tidak perlu dilakukan sehingga
penandatanganan dan penulisan nama penarik dapat melewati clear band.
e. Garis Batas
Sebuah garis batas sejajar batas bawah sepanjang warkat harus dicetak
pada ukuran 1/8 (satu per delapan) inci di atas batas atas clear band.
f. Pembedaan Warna
Untuk mempermudah mengenali dan membedakan warkat dalam
pengolahan di tempat peserta pengirim, penyelenggara maupun peserta
penerima warkat, maka pada sudut kanan atas warkat dari jenis Nota
Kredit harus diberi tanda dengan bentuk segitiga siku-siku berwarna
merah tua degan ukuran sisi tegak masing-masing 1,5 (satu setengah)
centimeter.
g. Pertinggal (cheque stub)
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
43
Untuk keperluan administrasi terhadap penarikan atau penerbitan
cek/bilyet giro pada setiap lembar warkat dapat ditambahkan lembar
pertinggal yang dapat ditempatkan pada sebelah kiri atau sebelah atas
warkat atau diadministrasikan di bagian depan/belakang bundel warkat
atau berupa carbonized paper.
h. Perforasi
Untuk menghindari kerusakan warkat pada waktu pengolahan oleh mesin
baca pilah dan atau MICR encoder/reader-encoder pada sistem otomasi
dan elektroni, perforasi untuk memisahkan warkat dengan lembar
pertinggal dapat ditempatkan pada sebelah kiri atau sebelah atas warkat.
i. Pencantuman informasi dalam bentuk MICR diatur sebagai berikut :
4. Jenis Warkat dan Sandi Transaksi
Jenis Warkat Sandi Transaksi
• Cek 00 – 09
• Bilyet Giro 10 – 19
• Wesel Bank Untuk Transfer 20 – 29
• Surat Bukti Penerimaan Transfer 30 – 39
• Nota Debet Rp. 10.000.000,00 45
• Nota Kredit 50 – 59
Field Informasi Pada Warkat
Field informasi pada warkat dicetak dari kanan ke kiri pada bagian clear band
warkat dengan menggunakan mesin MICR encoder menjadi 5 jenis informasi
dengan urutan sebagai berikut :
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
44
• Nomor seri warkat 6 digit
• Sandi Peserta 7 digit
• Nomor rekening 10 digit
• Sandi Transaksi 2 digit
• Nilai nominal 14 digit
Cara pencantuman sandi MICR
Pencantuman sandi MICR pada warkat oleh peserta yang menyerahkan diatur
sebagai berikut :
• Cek, hanya nilai nominal umumnya informasi selain nilai nominal
• BG hanya nilai nominal telah dicetak (preprinted) oleh bank penerbit
• Wesel bank untuk transfer, semua jenis informasi
• Surat Bukti Penerimaan Transfer, semua jenis informasi
• Nota Debet, semua jenis informasi
• Nota Kredit, semua jenis Informasi
II. Dokumen Kliring
Dalam proses kliring selain digunakan warkat baku sebagaimana tersebut di atas,
digunakan pula berbagai jenis dokumen kliring (dahulu dikenal sebagai dokumen kontrol
atau formulir kliring) sebagai alat bantu dalam proses perhitungan kliring. Dokumen
kliring yang disampaikan oleh peserta harus memuat informasi identitas peserta yang
menyerahkan.
A. Jenis Dokumen Kliring
Jenis dokumen kliring yang digunakan dalam kegiatan kliring adalah sebagai berikut:
1. Dalam sistem Otomasi adalah :
a. Bukti Penyerahan Warkat Debet – Kliring Penyerahan (BPWD);
b. Bukti Penyerahan Warkat Kredit – Kliring Penyerahan (BPWK);
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
45
c. Bukti Penyerahan Rekaman Warkat – Kliring Pengembalian (BPRWKP);
d. Lembar Substitusi;
e. Kartu Batch.
2. Dalam sistem Semi Otomasi, adalah :
a. Bukti Penyerahan Rekaman Warkat Kliring Penyerahan;
b. Daftar Warkat Kliring Penyerahan Menurut Bank Penerima;
c. Daftar Warkat Kliring Penyerahan Menurut Bank Pengirim;
d. Bukti Rekaman Warkat Tolakan Kliring Pengembalian;
e. Daftar Warkat Kliring Pengembalian Menurut Bank Penerima;
f. Daftar Warkat Kliring Pengembalian Menurut Bank Pengirim;
g. Daftar Warkat Yang Ditolak dengan Alasan Kosong.
3. Dalam Sistem Manual, adalah :
Daftar warkat kliring penyerahan/pengembalian.
B. Manfaat Dokumen Kliring Dalam Sistem Otomasi dan Elektronik, adalah :
1. Bukti Penyerahan Warkat
a. Digunakan sebagai tanda bukti penyerahan warkat untuk setiap bundel
(batch) warkat dari peserta kepada penyelenggara;
b. Diisi dalam rangkap dua oleh peserta yang menyerahkan warkat;
c. Lembar asli yang diisi informasi dalam bentuk sandi MICR, merupakan
Bukti Penyerahan warkat kepada penyelenggara;
d. Lembar kedua merupakan Bukti Penerimaan Warkat, yang setelah
ditandatangani oleh penyelenggara diserahkan kembali kepada petugas
yang menyerahkan warkat;
e. Informasi lengkap yang harus dicantumkan pada Bukti Penyerahan
Warkat oleh peserta adalah :
1) Nama dan sandi peserta;
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
46
2) Tanggal kliring;
3) Nilai Nominal;
4) Tanda tangan dan nama jelas petugas yang menyerahkan.
f. Pencantuman informasi dalam bentuk sandi MICR yang semula diisi
dengan informasi sandi bank/kantor peserta pengirim, sandi transaksi
debet/kredit (60/61) dan nilai nominal, diubah menjadi sama dengan
pencantuman informasi pada kartu batch.
2. Lembar Substitusi (bukti penjumlahan)
Untuk mempermudah pencarian selisih yang terjadi pada proses warkat di
mesin reader sorter (baca pilah), peserta yang menyerahkan warkat harus
melampirkan bukti penjumlahan nilai nominal warkat yang terdapat pada setiap
bundel/batch yang diserahkan.
3. Kartu Batch
a. Kartu batch dalam proses otomasi perhitungan kliring digunakan sebagai
alat bantu untuk mempermudah proses penelitian (balancing) setiap
bundel warkat yang diserahkan peserta;
b. Setiap kartu batch dibuat untuk lebih kurang 200 lembar warkat kliring
yang diserahkan;
c. Untuk setiap bundel warkat debet dan warkat kredit yang diserahkan
masing-masing dibuatkan kartu batch;
d. Setiap peserta dapat menyerahkan lebih dari satu bundel warkat kliring;
e. Pencantuman informasi dalam bentuk sandi MICR diatur sebagai berikut:
1) Nomor warkat
a) Tiga digit pertama diisi dengan angka 000;
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
47
b) Tiga digit terakhir diisi dengan 3 digit pertama sandi peserta
yang menyerahkan;
2) Sandi bank/kantor peserta
a) Tiga digit pertama dengan angka 3 digit sandi kantor peserta
tanpa angka penguji;
b) Empat digit terakhir diisi dengan angka 9999;
3) Sandi transaksi diisi dengan angka 96;
4) Nilai nominal diisi dengan hasil penjumlahan nominal warkat
kliring yang dilampirkan.
C. Spesifikasi Teknis Dokumen Kliring
1. Dokumen Kliring Sistem Otomasi
Dokumen kliring yang digunakan pada penyelenggaraan kliring lokal dengan
menggunakan sistem otomsi dan elektronik, kecuali BPRWKP dan lembar
substitusi, harus memenuhi spesifikasi teknis sebagai berikut :
a. Kertas
Kualitas kertas yang digunakan harus memenuhi “The London Clearing
Bank’s Paper Spesification NO. 1 “/CBS 1 (96 gsm).
b. Ukuran
Ukuran dokumen kliring yang digunakan merupakan ukuran seragam
untuk semua jenis dokumen kliring, yaitu panjang 7 (tujuh) inci dan lebar
2 ¾ (dua tiga per empat) inci dengan ketebalan 0,12 mm – 0, 13 mm.
c. Rancang Bangun
Pembakuan dokumen kliring tidak dimaksudkan untuk membakukan
redaksi yang tercantum dalam dokumen kliring, melainkan untuk lebih
memudahkan pengenalan dan pemeriksanaan dokumen kliring maupun
sandi/informasi yang tercantum di dalamnya. Rancang bangun dokumen
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
48
kliring perlu memperhatikan penempatan nilai nominal, logo dan nama
bank penerbit, pembedaan warna antara dokumen kliring kredit (warna
merah tua) dan dokumen kliring debet (hijau), nomor seri, ruangan tanda
tangan dan clear band.
Khusus untuk BPRWKP merupakan print out (hasil cetakan) dari sistem semi
otomasi yang wajib menggunakan printer dot matrix minimal kualitas cetaknya
3000 cps.
Khusus untuk lembar substitusi dapat menggunakan kertas HVS minimal 60
gsm warna putih, tanpa mencantumkan logo dan nama bank.
Jenis dokumen kliring BPWD dan BPWK dibuat rangkap 2 (dua) dengan
menggunakan carbonized paper. Untuk lembar keduanya tidak wajib
memenuhi spesifikasi teknis kertas sebagaimana tersebut di atas.
2. Dokumen Kliring Sistem Semi Otomasi
Dokumen kliring yang digunakan pada penyelenggaraan kliring lokal dengan
menggunakan sistem semi otomasi merupakan hasil cetakan (print out) hasil
pengolahan rekaman warkat melalui aplikasi dari sistem kliring semi otomasi
yang pencetakannya wajib menggunakan printer dot matrix minimal kualitas
cetaknya 300 cps.
3. Dokumen Kliring Sistem Manual
Dokumen kliring yang digunakan pada penyelenggaraan kliring lokal dengan
menggunakan sistem manual wajib memenuhi spesifikasi teknis sebagai
berikut :
a. Kertas
Kualitas kertas yang digunakan untuk lembar pertama adalah jenis kertas
HVS minimal 60 gsm warna putih, sedangkan untuk lembar kedua dan
ketiga menggunakan carbonized paper.
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
49
b. Ukuran
Ukuran dokumen kliring yang digunakan yaitu panjang 27 (dua puluh
tujuh) centimeter dan lebar 81/2 (delapan setengah) centimeter.
c. Rancang Bangun
Pembakuan dokumen kliring tidak dimaksudkan untuk membakukan
redaksi yang tercantum dalam dokumen kliring, melainkan untuk lebih
memudahkan pengenalan dan pemeriksaan dokumen kliring maupun
sandi/informasi yang tercantum di dalamnya. Rancang bangun dokumen
kliring harus memperhatikan pencantuman nama bank penerbit,
keterangan Daftar Warkat Kliring Penyerahan/Pengembalian, Keterangan
Debet/Kredit, Nilai Nominal dan ruangan tanda tangan dan nama jelas.
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
50
BAB IV
PENYELENGGARA
Berdasarkan Pasal 17 UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa
penyelenggaraan kegiatan kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing
dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. Selanjutnya
dalam Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia No. 1/3/PBI/1999 disebutkan bahwa Penyelenggara di
wilayah kliring yang terdapat kantor Bank Indonesia adalah Bank Indonesia. Sedangkan
Penyelenggara di wilayah kliring yang tidak terdapat kantor Bank Indonesia adalah pihak lain
dengan persetujuan Bank Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan pihak lain adalah badan
hukum baik Bank maupun bukan Bank, yang memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan
kliring. Untuk sementara, pihak lain yang diberi kesempatan untuk menyelenggarakan kliring
sebagaimana dimaksud dalam Bank Indonesia hanya memberi kesempatan kepada bank untuk
mengajukan permohonan menjadi penyelenggara kliring di wilayah kliring yang tidak terdapat
kantor Bank Indonesia.
I. Bank Indonesia Sebagai Penyelenggara Kliring
Seluruh kantor Bank Indonesia merupakan penyelenggara kliring. Sistem penyelenggaraan
kliring oleh Bank Indonesia dibedakan atas 3 (macam) yaitu SKNBI, sistem otomasi, dan
SOKL.
Bank Indonesia dapat membatalkan sebagian atau seluruh perhitungan kliring dan atau
penyelesaian akhir dari peserta tertentu, apabila diperoleh informasi bahwa transaksi yang
diperhitungkan dalam kliring melanggar ketentuan yang berlaku dan akan memberitahukan
perihal pembatalan tersebut kepada bank yang bersangkutan. Bank Indonesia berwenang
pula untuk memberikan keputusan terakhir dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara 2
(dua) atau lebih Peserta Kliring mengenai dapat tidaknya suatu warkat atau DKE
diperhitungkan dalam kliring lokal.
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
51
II. Pihak Lain Sebagai Penyelenggara Kliring (Bank)1
Penyelenggaraan kliring dapat dilakukan oleh pihak lain selain Bank Indonesia.
Penyelenggaraan kliring oleh selain Bank Indonesia antara lain karena di suatu wilayah
tidak terdapat Kantor Bank Indonesia sehingga kantor-kantor bank yang ada di wilayah
tersebut tidak dapat mengikuti kegiatan kliring di Kantor Bank Indonesia terdekat.
A. Persyaratan Penyelenggaraan Kliring Lokal
1. Penyelenggaraan kliring di suatu wilayah harus didukung oleh adanya
kebutuhan penyelenggaraan kliring di wilayah tersebut. Untuk itu harus ada
kesepakatan dari kantor-kantor Bank di wilayah yang bersangkutan terlebih
dahulu secara tertulis mengenai pentingnya penyelenggaraan kliring di
wilayah tersebut dan kesepakatan mengenai kantor Bank yang diusulkan
menjadi Penyelenggara.
2. Mempunyai kesiapan dari segi organisasi yang memungkinkan
ditempatkannya kegiatan penyelenggaraan kliring lokal kedalam suatu unit
tersendiri dan dapat menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai
pemahaman mengenai kliring lokal serta mempunyai sistem administrasi yang
memadai.
3. Memiliki ruangan dan peralatan yang mendukung pertukaran warkat dan atau
DKE antar peserta serta memiliki peralatan komunikasi yang memadai
sekurang-kurangnya berupa telepon, faksimili dan teleks.
4. Memiliki tempat penyelenggaraan kliring lokal yang mudah dijangkau oleh
peserta sehingga dapat diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan
dan tempat penyelenggaraan kliring lokal tersebut dapat terpisah dari lokasi
kantor bank.
1 Ketentuan mengenai penyelenggaraan kliring oleh Selain Bank Indonesia diatur dalam SE BI No. 7/29/DASP tanggal
7/29/DASP tanggal 22 Juli 2005 untuk wilayah yang sudah menerapkan SKNBI; dalam SE BI No. 1/4/DASP tanggal 29
November 1999 dan SE BI No. 3/25/DASP untuk wilayah yang belum menerapkan SKNBI.
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
52
B. Bantuan Keuangan dan Biaya Kliring
Bank Indonesia memberikan bantuan keuangan kepada setiap penyelenggara yang
mengunakan sistem manual sebesar Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima
puluh ribu rupiah) per bulan, dan kepada penyelenggara yang menggunakan sistem
semi otomasi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan melalui kantor
pusat penyelenggara.
Dalam hal penyelenggara mendapat bantuan keuangan dari Bank Indonesia, maka
penyelenggara tidak diperkenankan untuk mengenakan biaya kliring kepada peserta.
Dalam hal jumlah rata-rata perputaran warkat kliring penyerahan per hari telah
mencapai lebih dari 500 (lima ratus) lembar selama 6 (enam) bulan berturut-turut,
Bank Indonesia akan menghentikan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
angka 1. Sebagai gantinya penyelenggara dapat mengenakan biaya kepada peserta
yang jenis dan besarnya sama dengan jenis dan besarnya biaya yang dibebankan
Bank Indonesia kepada peserta dalam sistem kliring yang sama2.
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
53
BAB V
BIAYA KLIRING
I. Biaya Kliring Pada Penyelenggaraan Kliring Non SKNBI 3
Penyelenggara dapat mengenakan biaya kliring lokal kepada peserta yang dapat terdiri dari
biaya administrasi, biaya proses dan biaya lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan
kliring lokal. Jenis dan besarnya biaya kliring lokal yang dikenakan kepada setiap Peserta
adalah sebagai berikut:
A. Jenis dan Besarnya Biaya Kliring
Kliring Lokal Secara Otomasi
1. Biaya administrasi sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan
yang dibebankan kepada setiap Peserta Langsung maupun Peserta Tidak
Langsung.
2. Biaya proses terdiri dari :
a. Biaya proses warkat kliring penyerahan sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah)
per warkat. Khusus untuk warkat kredit pada kliring penyerahan nominal
besar, biaya proses warkat sebesar Rp.10.000,00 (seratus ribu rupiah) per
warkat;
b. Biaya proses warkat kliring pengembalian sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu
rupiah) per warkat
3. Peserta dikenakan biaya penggantian pembuatan Tanda Pengenal Petugas Kliring
(TPPK) sebesar Rp.17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) untuk TPPK
2 Ketentuan ini dicabut dengan SE BI No. 7/29/DASP tanggal 22 Juli 2005 dimana dalam penyelenggaraan SKNBI
penyelenggara tidak diperkenankan untuk mengenakan biaya kepada peserta, dan bantuan keuangan untuk penyelenggaraan
SKNBI adalah sebesar Rp 5.000.000,00 per bulan.
3 Diatur dalam SE BI No.2/9/DASP tanggal 8 Juni 2000 perihal Biaya Kliring yang telah disempurnakan dengan SE BI
No.4/3/DASP tanggal 11 Februari 2002 perihal Perubahan SE No.2/9/DASP tanggal 8 Juni 2000 perihal Biaya Kliring.
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
54
4. yang dilengkapi dengan magnetic stripe dan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk
TPPK tanpa magnetic stripe.
5. Dalam hal terdapat warkat yang ditolak oleh mesin (reject) dan jumlah warkat
reject tersebut melebihi 2% (dua persen) dari warkat yang diserahkan maka
Peserta yang bersangkutan dikenakan biaya pemrosesan warkat reject sebesar
Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per warkat, sesuai dengan peranan Peserta dalam
mencantumkan sandi MICR dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Dikenakan kepada Peserta yang menyerahkan warkat, apabila warkat tidak
terbaca karena :
– Pencantuman sandi MICR nilai nominal pada Cek dan Bilyet Giro;
– Pencantuman semua jenis MICR pada warkat selain Cek dan Bilyet
Giro.
b. Dikenakan kepada Peserta yang menerima warkat, apabila warkat tidak
terbaca karena pencantuman sandi MICR selain nilai nominal pada Cek dan
Bilyet Giro.
Ketentuan biaya reject tersebut tidak berlaku untuk warkat kliring penyerahan
nominal besar.
Kliring Lokal Secara Semi Otomasi
1. Biaya kliring penyerahan sebesar Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per
warkat;
2. Biaya kliring penyerahan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per
warkat.
Khusus untuk Peserta kliring lokal yang penyelenggaranya adalah pihak lain yang
mendapat persetujuan Bank Indonesia, pengenaan biaya sesuai ketentuan dalam
Surat Edaran Bank Indonesia No.1/4/DASP tanggal 29 November 1999 perihal
PemberianPersetujuan Terhadap Pihak Lain Untuk Menyelenggarakan Kliring di
Daerah yang Tidak Terdapat Kantor Bank Indonesia antara lain diatur bahwa apabila
jumlah rata-rata perputaran warkat kliring penyerahan per hari telah mencapai lebih
dari 1000 (seribu) lemba r selama 6 (enam) bulan berturut-turut, Bank Indonesia akan
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
55
menghentikan bantuan keuangan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada
penyelenggara. Sebagai gantinya penyelenggara dapat mengenakan biaya kepada
Peserta yang jenis dan besarnya sama dengan yang dibebankan Bank Indonesia
kepada Peserta dalam sistem kliring yang sama.
Kliring Lokal Secara Manual
Mengingat jumlah warkat yang dipertukarkan dalam kliring lokal secara manual
yang dilakukan oleh penyelenggara yang bukan Bank Indonesia tidak terlalu besar,
dan disamping itu penyelenggara masih menerima bantuan biaya dari bank Indonesia
sebesar Rp.1.750.000 maka penyelenggara kliring lokal secara manual tidak dapat
mengenakan biaya apapun kepada peserta kliring local
B. Biaya Tambahan pada Sistem Kliring Otomasi dan Semi Otomasi
1. Biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf A sudah termasuk biaya untuk
pencetakan laporan bagi peserta yang berkaitan dengan hasil proses kliring dan
daftar rincian pembebanan biaya kliring. Dalam hal peserta melakukan
permintaan ulang atas laporan hasil proses kliring dan daftar rincian
pembebanan biaya kliring tersebut, peserta dikenakan biaya sebesar
Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per laporan.
2. Permintaan ulang permintaan ulang atas laporan hasil proses kliring dan daftar
rincian pembebanan biaya kliring tersebut dapat diproses oleh penyelenggara
apabila diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah
diterbitkannya laporan dan daftar dimaksud.
3. Bagi Peserta yang memanfaatkan Sistem Informasi Kliring Jarak Jauh (SIKJJ)
dikenakan biaya sebesar Rp.100.000,00 per bulan.
4. Dalam hal Peserta mengajukan permintaan salinan warkat atas warkat yang
telah diproses dalam Kliring maka Peserta yang bersangkutan dikenakan biaya
sebesar Rp.1.000,00
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
56
5. Biaya tambahan pada angka 3 dan 4 berlaku hanya pada penyelengaraan
Kliring secara elektronik dan otomasi.
II. Biaya Kliring Pada Penyelenggaraan Kliring SKNBI4
A. Biaya Proses Kliring Debet
Biaya Proses Kliring Debet Penyerahan terdiri dari :
1. Biaya proses Kliring Debet Penyerahan di Wilayah Kliring yang pemilahan
Warkat Debetnya dilakukan secara otomasi adalah sebesar Rp1.500,00 (seribu
lima ratus rupiah) per transaksi dengan rincian sebagai berikut:
a. biaya proses Data Keuangan Elektronik (DKE) Debet sebesar
Rp1.000,00 (seribu rupiah) per DKE Debet; dan
b. biaya proses Warkat Debet sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per
Warkat Debet.
2. Biaya proses Kliring Debet Penyerahan di Wilayah Kliring yang pemilahan
Warkat Debetnya dilakukan secara manual sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah)
per transaksi yang merupakan biaya proses DKE Debet.
3. Biaya tambahan yang dikenakan hanya kepada Peserta yang memanfaatkan
fasilitas pemilahan Warkat Debet berdasarkan kantor asal Peserta penerima di
Wilayah Kliring yang pemilahan Warkat Debetnya dilakukan secara Otomasi
sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) per Warkat Debet.
B. Biaya proses Kliring Kredit
Biaya proses Kliring Kredit adalah sebesar Rp1.000, 00 (seribu rupiah) per transaksi.
C. Biaya Warkat Debet Reject
1. Warkat Debet reject adalah Warkat Debet dalam Kliring penyerahan, yang
diproses oleh PKL di Wilayah Kliring yang pemilahan Warkat Debetnya
dilakukan secara otomasi, yang tertolak oleh mesin baca pilah.
4 Biaya kliring untuk wilayah yang telah menerapkan SKNBI diatur dalam SE BI No. 7/28/DASP tanggal 22 Juli 2005 perihal
Biaya dalam Penyelenggaraan SKNBI.
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
57
2. Biaya Warkat Debet reject adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per
Warkat Debet reject.
3. Biaya Warkat Debet reject dikenakan apabila total Warkat Debet reject
melebihi 2% (dua persen) dari total Warkat Debet yang diserahkan oleh
Peserta.
4. Dalam hal Warkat Debet reject melebihi 2% (dua persen), perhitungan biaya
Warkat Debet reject dilakukan terhadap kelebihan persentase Warkat Debet
reject tersebut.
5. Biaya Warkat Debet reject dikenakan kepada Peserta pengirim atau Peserta
penerima sesuai dengan alasan yang menyebabkan warkat reject sebagaimana
tercantum dalam lampiran Surat Edaran ini.
D. Biaya Pembuatan dan atau Penggantian Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK)
Peserta dikenakan biaya pembuatan dan atau penggantian TPPK dengan ketentuan
sebagai berikut :
1. Untuk TPPK Proximity, baik yang dilengkapi dengan magnetic stripe maupun
yang tidak dilengkapi dengan magnetic stripe, dikenakan biaya sebesar
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per TPPK.
2. Untuk TPPK tanpa Proximity yang dilengkapi dengan magnetic stripe
dikenakan biaya sebesar Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) per
TPPK.
3. Untuk TPPK tanpa Proximity yang tidak dilengkapi dengan magnetic stripe
dikenakan biaya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
E. Biaya Pemanfaatan Fasilitas Perekaman Data Hasil Kliring Dalam Bentuk Compact
Disk (Fasilitas CD Kliring)
Biaya pemanfaatan fasilitas CD Kliring di Wilayah Kliring yang pemilahan Warkat
Debetnya dilakukan secara otomasi diatur sebagai berikut :
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
58
1. Pengguna tetap dikenakan biaya sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
per CD.
2. Pengguna tidak tetap dikenakan biaya sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima
ribu rupiah) per CD.
3. Permintaan perekaman ulang CD Kliring dikenakan biaya sebesar
Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per CD.
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
59
BAB VI
JADWAL KLIRING
Penyelenggaraan kegiatan kliring di masing-masing wilayah kliring dilaksanakan sesuai dengan
jadwal kliring yang berlaku di wilayah tersebut. Jadwal kliring ditetapkan oleh masing-masing
penyelenggara dimana dalam penetapannya tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang
mengatur tentang jadwal kliring. Penyelenggaraan kliring dapat dilakukan di luar jadwal kliring
yang berlaku dalam kondisi tertentu seperti keadaan darurat, tutup buku, dan lain-lain. Khusus
untuk penyelenggaraan kliring oleh selain Bank Indonesia, jadwal kliring yang ditetapkan oleh
penyelenggara harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Kantor Bank Indonesia
setempat. Dengan diterapkannya SKNBI, penetapan jadwal kliring oleh penyelenggara harus
mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Penyelenggara Kliring Nasional5.
Jadwal Kliring ditetapkan antara lain dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan
masyarakat pengguna uang giral, kondisi perbankan, kuantitas warkat yang akan dikliringkan
dalam satu hari, kebijakan waktu penyelesaian akhir (same day settlement atau next day
settlement) dan kemampuan teknis penyelenggara dalam memproses warkat kliring dimaksud
sesuai dengan sistem kliring yang digunakan.
Dengan diimplementasikannya SKNBI, jadwal kliring di wilayah kliring yang telah
mengimplementasikan SKNBI tunduk pada ketentuan yang berlaku pada SKNBI. Berbeda
halnya dengan jadwal kliring sebelumnya, jadwal kliring SKNBI terbagi menjadi 2 (dua) yaitu
jadwal kliring kredit dan jadwal kliring debet. Jadwal kliring kredit untuk semua wilayah kliring
SKNBI adalah sama. Adapun untuk jadwal kliring debet, dapat ditetapkan berbeda oleh masingmasing
wilayah kliring. Namun demikian, pelaksanaan setelmen / penyelesaian akhir hasil
kliring debet tidak boleh melebihi batas waktu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Kliring
Nasional (PKN). Khusus untuk wilayah kliring Jakarta, jadwal penyelenggaraan SKNBI adalah
sebagai berikut:
5 Diatur dalam SE BI No. 7/27/DASP tanggal 22 Juli 2005 perihal Jadwal Penyelenggaraan SKNBI.
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
60
No. Kegiatan T + O (WIB) T+ 1 (WIB)
I Kliring Kredit
A Siklus Pertama
1 Pengiriman DKE Kredit 08.15 – 11.30
2 Penyampaian Disket DKE Kredit*) 08.45 – 11.00
3 Penyampaian Daftar Rincian DKE Kredit
yang Diserahkan Per Bank Penerima
08.15 – 12.00
4 Informasi Awal (Early Warning) 11.30 – 12.00
5 Penyelesaian Akhir (Settlement) 12.30
6 Distribusi Laporan Hasil Kliring Kredit Siklus
Pertama
12.30 – 14.00
B Siklus Kedua
1 Pengiriman DKE Kredit 12.45 – 15.30
2 Penyampaian Disket DKE Kredit*) 13.15 – 15.00
3 Penyampaian Daftar Rincian DKE Kredit
yang Diserahkan Per Bank Penerima
12.45 – 16.00
4 Informasi Awal (Early Warning) 15.30 – 16.00
5 Penyelesaian Akhir (Settlement) 16.30
6 Distribusi Laporan Hasil Kliring Kredit Siklus
Kedua
16.30 – 20.00
II Kliring Debet
A Kliring Penyerahan
1 Pengiriman DKE Penyerahan 08.30 – 15.00
2 Penyampaian Disket DKE Penyerahan*) 09.00 – 14.00
3 Penyampaian Warkat Debet Penyerahan 11.00 – 15.30
4 Informasi Awal (Early Warning) 15.30 – 16.00
5 Penyelesaian Akhir (Settlement) 16.30
6 Distribusi Warkat Debet dan Laporan Hasil 17.30 – 20.00
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
61
Kliring Penyerahan
B Kliring Pengembalian
1 Pengiriman DKE Pengembalian 08.30 – 10.30
2 Penyampaian Disket DKE Pengembalian*) 09.00 – 10.00
3 Penyampaian Warkat Debet Pengembalian 08.45 – 11.00
4 Informasi Awal (Early Warning) 11.00 – 11.30
5 Penyelesaian Akhir (Settlement) 11.30
6 Distribusi Warkat Debet dan Laporan Hasil
Kliring Pengembalian
12.00 – 14.00
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
62
BAB VII
DAFTAR HITAM
I. Pendahuluan
Penatausahaan Daftar Hitam (DH) oleh Bank Indonesia saat ini diatur dalam Surat Edaran
Bank Indonesia (SE BI) No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 perihal Tata Usaha Penarikan
Cek/BG Kosong. Berdasarkan ketentuan dimaksud, DH didefinisikan sebagai suatu daftar
yang berisi nama-nama Penarik Cek/BG Kosong yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan
berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan. Implikasi dari definisi DH adalah
bahwa nasabah yang namanya tercantum dalam DH pada suatu periode tertentu, tidak dapat
membuka rekening giro di Bank lain dalam satu wilayah kliring sehingga nasabah tersebut
tidak dapat melakukan penarikan Cek/BG sampai dengan masa berlaku DH pada periode
dimaksud selesai. Dalam hal terdapat nasabah yang namanya telah dimasukkan dalam DH
namun melakukan penarikan Cek/BG dan ditolak dengan alasan kosong, nasabah tersebut
akan dimasukkan kembali dalam DH pada periode berikutnya. Informasi mengenai adanya
sanksi pencantuman bagi Penarik Cek/BG kosong ke dalam DH telah diatur pula pada SE
BI No.2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000, dimana Bank mempunyai kewajiban untuk
mencantumkan klausula sanksi DH pada perjanjian pembukaan rekening giro. Klausula
tersebut pada dasarnya mengatur bahwa pemilik rekening tidak keberatan rekeningnya
ditutup dan namanya dicantumkan ke dalam DH apabila melakukan Penarikan Cek/BG
Kosong.
Ditinjau dari wilayah berlakunya, DH berlaku di wilayah kliring lokal setempat. Hal ini
dapat diartikan bahwa seorang nasabah yang namanya tercantum dalam DH pada suatu
wilayah kliring lokal masih dimungkinkan untuk membuka rekening di wilayah kliring
lokal lain. Sifat dari DH adalah rahasia sehingga hanya dapat dipergunakan secara terbatas
untuk keperluan intern bank.
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
63
II. Jenis alasan penolakan Cek / Bilyet Giro (BG)
Jenis alasan penolakan Cek/BG adalah sebagai berikut:
A Saldo tidak cukup.
B Rekening telah ditutup (termasuk ditutup atas permintaan sendiri).
C Persyaratan formal Cek/BG tidak dipenuhi yaitu:
1. Tulisan ‘Cek/BG’ dan Nomor Cek/BG yang bersangkutan;
2. Nama Tertarik;
3. Perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk membayar/memindahbukukan dana
atas beban Rekening Penarik;
4. Nama dan nomor Rekening Pemegang;
5. Nama Bank penerima;
6. Jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf
selengkap-lengkapnya;
7. Tempat dan tanggal Penarikan;
8. Tanda tangan, nama jelas dan atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan
persyaratan pembukaan Rekening (khusus untuk Bilyet Giro);
9. Tanda tangan Penarik dan atau dilengkapi dengan cap/stempel sesuai dengan
persyaratan pembukaan Rekening (khusus untuk Cek).
D Tanggal efektif Bilyet Giro belum sampai;
E Cek ditarik kembali oleh Penarik setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukan;
F Bilyet Giro dibatalkan oleh Penarik setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran;
G Sudah kadaluwarsa;
H Coretan/perubahan tidak ditandatangani oleh Penarik;
I Bea meterai belum dilunasi;
J Tanda tangan tidak cocok dengan specimen;
K Stempel kliring tidak ada;
L Stempel kliring tidak sesuai dengan Bank penerima;
M Endosemen pada Cek atas nama (Cek atas order) tidak ada;
N Warkat diblokir pembayarannya (surat keterangan Kepolisian terlampir);
O Rekening diblokir oleh instansi yang berwenang (surat pemblokiran terlampir);
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
64
P Warkat bukan untuk kami;
Q Perhitungan/encode tidak sesuai dengan nominal yang sebenarnya;
Dari ke-17 alasan penolakan tersebut, alasan yang dapat dikategorikan ke dalam penarikan
Cek/BG kosong adalah alasan (1) saldo tidak cukup dan alasan (2) rekening telah ditutup.
Dalam hal terdapat lebih dari satu alasan penolakan, terdapat suatu kriteria tersendiri untuk
dapat digolongkan sebagai penolakan Cek/BG kosong sebagaimana Tabel 2.1 berikut:
Tabel 2.1: Ilustrasi Penggolongan Penolakan Cek/BG
Alasan Pertama
(1)
Alasan Kedua
(2)
Penggolongan Penolakan
Cek/BG
(3)
1. Saldo tidak cukup – Penolakan Cek/BG Kosong
2. Rekening telah ditutup
(termasuk ditutup atas
permintaan sendiri)
– Penolakan Cek/BG Kosong
3. Persyaratan formal
Cek/BG tidak dipenuhi
Saldo tidak
cukup/rekening telah
ditutup
Bukan sebagai penolakan Cek/BG
Kosong
4. Tanggal efektif BG
belum sampai
Saldo tidak
cukup/rekening telah
ditutup
Bukan sebagai penolakan Cek/BG
Kosong
5. Cek ditarik kembali
oleh Penarik setelah
berakhirnya tenggang
waktu pengunjukan.
Saldo tidak
cukup/rekening telah
ditutup
Bukan sebagai penolakan Cek/BG
Kosong
6. BG dibatalkan oleh
Penarik setelah
berakhirnya tenggang
Saldo tidak
cukup/rekening telah
ditutup
Bukan sebagai penolakan Cek/BG
Kosong
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
65
Alasan Pertama
(1)
Alasan Kedua
(2)
Penggolongan Penolakan
Cek/BG
(3)
waktu penawaran
7. Sudah kadaluwarsa Saldo tidak
cukup/rekening telah
ditutup
Bukan sebagai penolakan Cek/BG
Kosong
8. Coretan/perubahan tidak
ditandatangani oleh
Penarik
Saldo tidak
cukup/rekening telah
ditutup
Penolakan Cek/BG Kosong
9. Bea meterai belum
dilunasi
Saldo tidak
cukup/rekening telah
ditutup
Penolakan Cek/BG Kosong
10. Tanda tangan tidak
cocok dengan specimen
Saldo tidak
cukup/rekening telah
ditutup
Penolakan Cek/BG Kosong
11. Stempel kliring tidak
ada
Saldo tidak
cukup/rekening telah
ditutup
Penolakan Cek/BG Kosong
12. Stempel kliring tdk
sesuai dengan bank
penerima
Saldo tidak
cukup/rekening telah
ditutup
Penolakan Cek/BG Kosong
13. Endosemen pada Cek
atas nama atau Cek atas
order tidak ada
Saldo tidak
cukup/rekening telah
ditutup
Penolakan Cek/BG Kosong
14.Warkat diblokir
pembayar-annya (surat
keterangan kepolisian
terlampir)
Saldo tidak
cukup/rekening telah
ditutup
Penolakan Cek/BG Kosong
15. Rekening diblokir oleh Saldo tidak Penolakan Cek/BG Kosong
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
66
Alasan Pertama
(1)
Alasan Kedua
(2)
Penggolongan Penolakan
Cek/BG
(3)
instansi yang berwenang
(surat pemblokiran
terlampir)
cukup/rekening telah
ditutup
16. Warkat bukan untuk
kami
Saldo tidak
cukup/rekening telah
ditutup
Bukan sebagai penolakan Cek/BG
Kosong
17. Encode tdk sesuai
dengan nominal yang
sebenarnya
Saldo tidak
cukup/rekening telah
ditutup
Penolakan Cek/BG Kosong
III. Kriteria Penutupan Rekening
Seorang nasabah akan dicantumkan dalam Daftar Hitam apabila telah melakukan penarikan
Cek/BG kosong sehingga menyebabkan rekening nasabah tersebut ditutup oleh suatu bank.
Kriteria penutupan rekening nasabah tersebut adalah sebagai berikut:
A Menarik Cek/BG kosong 3 (tiga) lembar atau lebih dalam jangka waktu 6 (enam)
bulan;
B Menarik Cek/BG kosong 1 (satu) lembar dengan nilai nominal Rp.1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah) atau lebih;
C Namanya tercantum dalam Daftar Hitam yang masih berlaku.
IV. Penatausahaan Daftar Hitam
Penatausahaan DH dilakukan oleh Bank Indonesia baik untuk penyelenggara kliring Bank
Indonesia maupun non Bank Indonesia. Adapun cakupan pemberlakuan DH masih bersifat
lokal yang hanya berlaku dimasing-masing wilayah kliring lokal yang bersangkutan. Alur
proses penatausahaan DH secara umum adalah sebagaimana pada Gambar berikut ini.
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
67
Gambar: Alur Proses Penerbitan DH
Sebagaimana pada Gambar 2.2 di atas, dapat dijelaskan alur proses penatausahaan DH
sebagai berikut:
A Bank Tertarik melakukan input data berdasarkan Cek/BG yang ditolak untuk
menghasilkan SKP. Khusus untuk Cek/BG yang ditolak dengan alasan kosong
akan menghasilkan PSOKL 2204 (softcopy dan hardcopy), SP I, SP II dan
SPPR.
B Dalam hal Cek/BG ditolak dengan alasan kosong, Bank Tertarik melalui proses
kliring retur menyerahkan PSOKL 2204 kepada Bank Indonesia untuk digunakan
sebagai dasar penatausahaan DH. Selain itu, Bank Tertarik juga menyampaikan
SKP kepada Bank Tertolak untuk kemudian diteruskan kepada nasabahnya.
Adapun SP I, SP II dan SPPR diserahkan kepada Bank Indonesia secara terpisah
untuk keperluan pemrosesan DH.
C Selanjutnya Bank Indonesia melakukan penggabungan data PSOKL 2204 pada
saat berakhirnya proses kliring retur untuk kemudian diolah dalam aplikasi
TUCK/TUDH. Dalam proses ini kegiatan yang dilakukan mencakup pemilahan
data Penarik Cek/BG kosong yang berpotensi masuk DH secara manual
berdasarkan kriteria pada SE BI No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000.
BANK TERTOLAK BANK TERTARIK BANK INDONESIA
INPUT PROSES OUTPUT
Cek/BG
Ditolak
SKP
SP1/2/
SPPR
PSOKL 2204
APLIKASI TUCK/TUDH
DAFTAR
HITAM
DAFTAR
HITAM
DAFTAR
HITAM
2 3 4
1
Modul SPN 02 – Sistem Kliring di Indonesia
68
D Dari hasil pemilahan data secara manual tersebut dihasilkan DH lokal per
wilayah kliring dan didistribusikan kepada Bank dalam bentuk hardcopy.

About vianm

berusaha untuk berkembang dan berpikir dengan benar dan berpendirian
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s